Page 46 - KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL
BELIKAN

(PGRI), dan Presiden yang mengesyahkan
Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/
organisasi-organisasi yang terlibat tersebut
disebut policy stakeholders.
2) Distributive, Redistributive, and Regulatory
Policies.
 Distributive Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
pemberian pelayanan/keuntungan kepada
individu-individu, kelompok-kelompok, atau
perusahaan-perusahaan.
Contoh: kebijakan tentang "Tax Holiday"
 Redistributive Policy
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan,
atau hak-hak.
Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah
untuk kepentingan umum.
 Regulatory Policy.
Suatu kebijakan yang memgatur tentang
pembatasan/ pelarangan terhadap
perbuatan/tindakan.
Contoh: kebijakan tentang larangan memiliki
dan menggunakan senjata api.
3) Material Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
pengalokasian/penyediaan sumber-sumber
material yang nyata bagi
penerimanya. Contoh: kebijakan pembuatan
rumah sederhana.
4) Public Goods and Private Goods Policies.
 Public Goods Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
penyediaanbarang-barang/pelayanan-

33