Page 47 - KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL
BELIKAN

pelayanan oleh pemerintah,
untukkepentingan orang banyak.
Contoh: kebijakan tentang
perlindungan keamanan, penyediaan
jalan umum.
 Private Goods Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang
penyediaan barang-barang / pelayanan
oleh pihak swasta, untuk kepentingan
individu-individi (perorangan) di pasar
bebas, dengan imbalan biaya tertentu.
Contoh: kebijakan pengadaan barang-
barang / pelayanan untuk keperluan
perorangan, misalnya tempat hiburan,
hotel, dan lain-lain.

3. Tingkat-tingkat Kebijakan Publik
Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini,
Lembaga Administrasi Negara (1997),
mengemukakan sebagai berikut:

a. Lingkup Nasional
1)Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional adalah adalah kebijakan negara
yang bersifat fundamental dan strategis dalam
pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana
tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Yang
berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah
MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan
dapat berbentuk: UUD, Ketetapan MPR, Undang-
undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perpu).
2) Kebijakan Umum

34