Page 19 - KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL
BELIKAN

tertentu, agar rekomendasi kebijakan dapat diterima. Kasus-kasus
aktual kriminalisasi kebijakan pejabat publik, seperti skandal Bank
Century, penyewaan/ pembelian armada pesawat Merpati, kredit
Bank Mandiri, persoalan penggunaan anggaran daerah oleh DPRD
Kota Malang , banyak memakan korban dengan dipenjaranya
6
banyak pejabat publik, yang sesungguhnya secara proporsional,
dan hakikat tujuan hukum dan esensi pemidanaan adalah
sebuahkesia-siaan belaka, sampai-sampai Mentri koordinator
perekonomian harus beradap tasi dengan keinginan dan
pemahaman komisi pemberantasan korupsi disalah satu takl show
di Metro TV. (Senin, 2 juni 2014) dengan menyatakan bahwa
kebijakan ekonomi nasional harus cepat disikapi oleh Dirut BUMN
kalau mau menjadikan Indonesia bangkit.

B. Pokok Permasalahan
Dari latar belakang, dan uraian-uraian terdahulu, maka dapat
dirumuskan permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan dan peran keputusan / kebijakan
pejabat publik dalam kaitannya dengan kebijakannya
yang dikriminalisasikan?
2. Apakah kebijakan pejabat publik dapat dipidanakan atau
dikriminalisasi?
3. Bagaimana pengaruh kriminalisasi terhadap kebijakan
pejabat publik, dalam kaintannya dengan fungsi serta
peran sebagai wewenang pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan
utama penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisis kedudukan dan peran kebijakan
pejabat publik.

6 Sukamto, Agus. “Agus Sukamto Menggugat” Sebuah Ironi
Keadilan. LSM for Publik Malang. 2012. Hal 302
6