Page 17 - KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL
BELIKAN

pertama yang dikenal dengan the efficiency drive yaitu
mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Orientasi
kedua yang disebut sebagai downsizing and decentralization yang
mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi dan
mendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar
dapat berfungsi secara cepat dan tepat. Orientasi ketiga yaitu in
search of excellence yang mengutamakan kinerja optimal dengan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Orientasi
terakhir yang dikenal sebagai public service orientation. Model
terakhir ini menekankan pada kualitas, misi, dan nilai-nilai yang
hendak dicapai organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih
besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi ‘user’ dan warga
masyarakat, memberikan otoritas yang lebih tinggi kepada pejabat
yang dipilih masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka.
Menekankan societal learning dalam pemberian pelayanan publik,
dan penekanan pada evaluasi kinerja secara berkesinambungan,
serta partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Perlu diketahui
bahwa paradigma NPM atau Reinventing government ini muncul di
Selandia Baru, Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain
karena terjadi ketidak puasan masyarakat terhadap pemerintah.
Di tahun 2003, atau kurang lebih sepuluh tahun kemudian
muncul lagi paradigma baru yang oleh J.V.Denhardt dan
R.B.Denhardt (2003) diberi nama New Public Service (NPS).
Kedua tokoh ini menyarankan untuk meninggalkan prinsip
administrasi klasik dan NPM, dan beralih ke prinsip New Public
Service (NPS). Menurut Denhardt dan Denhardt (2003: 42-43),
administrasi publik harus:
1. Melayani warga masayarakat bukan pelanggan (serve
citizen, not customers)
2. Mengutamakan kepentingan publik (seek the public
interest)
3. Lebih menghargai kewarganegaraan dari pada
kewirausahaan (value citizenship over entrepreneurship)
4. Berpikir strategis, dan bertindak demokratis (think
strategically, act democratically)

4