Page 16 - KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL
BELIKAN

serta proses perbaikan yang berkesinambungan. Paradigma
birokratik mengutamakan beroperasinya sistem-sistem
administrasi, maka paradigma post bureaucratie menekankan
pemisahan antara pelayanan dengan kontrol, membangun
dukungan terhadap norma-norma, memperluas pilihan pelanggan,
mendorong kegiatan kolektif, memberikan insentif, mengukur dan
menganalisis hasil, dan memperkaya umpan balikpemerintah harus
memfasilitasi, memberdayakan masyarakat, mendorong semangat
kompetitif, berorientasi pada misi, mementingkan hasil dan bukan
cara, mengutamakan kepentingan pelanggan, berjiwa wirausaha,
selalu berupaya dalam mencegah masalah atau antisipatif,
desentralistis, dan berorientasi pada pasar.
Paradigma ini dikenal dengan nama New Public Management
(NPM) di Inggris. Paradigma NPM ini melihat bahwa paradigma
terdahulu yaitu administrasi klasik kurang efektif dalam
memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk
membangun masyarakat. Hood (Vigoda, 2003: 813)
mengungkapkan bahwa ada tujuh komponen doktrin dalam NPM,
yaitu :
 Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
 Penggunaan indikator kinerja
 Penekanan yang lebih besar pada kontrol output
 Pergeseran perhatian ke unit-unit yang lebih kecil
 Pergerseran ke kompetisi yang lebih tinggi
 Penekanan gaya sektor swasta pada praktek manajemen, dan
 Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi
dalam pennggunaan sumber daya.
NPM dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi
publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang
diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain
untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan
publik pada birokrasi modern (Vigoda, 2003:812).
NPM ini telah mengalami berbagai perubahan orientasi
(Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, dan Pettigrew 1997). Orientasi

3