Page 85 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

of the dispute. Thus unlike the common law courts which in the exercise of
their review jurisdiction have to confine to the record and cannot go beyond
or behind it, the German administrative courts themselves make and prepare
the record. Consequently, their scope of enquiry becomes much wider than
that of the review courts in the common law countries.” 129

Sebagaimana pengusutan kasus kriminal atau prosedur peme­
riksaan di pengadilan keuangan atau pengadilan sosial atau dalam
kasus kepentingan publik yang membutuhkan keputusan objektif
dan kelengkapan fakta yang mendasari keputusan. Model pemerik­
saan inkuisitorial seperti ini berbeda dengan pemeriksaan perkara
adversarial (contentius), di mana para pihak secara diametral menga­
jukan fakta hukum masing­masing dalam suatu sengketa, sedangkan
PUSLITBANG
dalam pemeriksaan secara inkuisitorial ini penelusuran fakta (inves­
tigasi) diinisiasi hakim secara proporsional. Selama ini salah satu
130
permasalahan dalam pemeriksaan perkara fiktif positif di Peradilan
TUN Indonesia adalah terkait ambiguitas model pemeriksaannya yang
secara formal menganut pemeriksaan secara voluntair (jurisdictio
voluntair) sedangkan secara substansi permasalahan hukum yang
ditangani adalah perkara perselisihan (jurisdictio conteisa).
Terkait dengan hal ini timbul muncul pertanyaan yakni mengapa
pemeriksaan perkara fiktif positif dalam UUAP tidak mengikuti model
inkuisitorial yang dikenal di Jerman. Pertanyaan ini menjadi wajar
apabila dikaitkan dengan fakta bahwa penyusunan RUU Administrasi
Pemerintahan pada awalnya disponsori oleh sebuah lembaga donor
pemerintahan Jerman yakni Deutsche Gesellschaft fur Technische

129 Mahendra P. Singh, German Administrative Law In Common Law Perspective (Verlag
Berlin Heidelberg, New York, Tokyo: Springer, 1985), hlm. 71.
130 Selengkapnya lihat Martina Künnecke, Tradition and Change in Administrative Law
An Anglo-German Comparison (Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2007), hlm. 46-47. Ma-
hendra P. Singh menyimpulkan karakter pemeriksaan inkuisitorial ini sbb: “Its inquisitorial
nature does not tum the court into a prosecutor or defender of the administration. On the
contrary it becomes helpful to the helpless citizen because the state has enough resources to
support and defend its position. The judge is an active participant in the proceedings and a
helper of the parties in arriving at the right decision rather than sitting neutral to be guided
by them. In matters of remedies and procedure the administration stands in the position of
any other party and enjoys no special privilegs as it does in common law in some respects”.
Mahendra P. Singh, Ibid., hlm. 136.

66 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...