Page 90 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

ten tukan oleh undang-undang atau, jika tidak ada batas waktu ter-
se but, dalam jangka waktu yang wajar setelah permohonan dite-
rima;
2. Periode yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dianggap
telah kedaluwarsa jika otoritas administratif belum memberikan
keputusan atau mengirim komunikasi sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 4:14.3 dalam waktu delapan minggu sejak menerima per-
mohonan.

Ketentuan 4:14:
1. Jika otoritas administratif tidak dapat memberikan keputusan in-
dividual dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang,
pihak pemohon akan diinformasikan dalam waktu sesingkat mung-
kin, di mana pemohon mengharapkan keputusan untuk diberikan;
PUSLITBANG
2. Paragraf 1 tidak berlaku jika otoritas administratif tidak lagi kom-
peten untuk mengambil keputusan setelah batas waktu yang diten-
tukan oleh undang-undang berakhir;
3. Jika dengan tidak adanya batas waktu menurut undang-undang,
otoritas administratif tidak dapat memberikan keputusan individu-
al dalam waktu delapan minggu, ia akan menginformasikan kepada
pemohon tentang hal ini dan menyatakan periode yang masuk akal
di mana pemohon dapat mengharapkan keputusan diambil.

Undang­undang Belanda memiliki banyak ketentuan tentang
batas waktu yang eksplisit (an explicit time­limit). Pembuat un­
142
dang­undang membuat Pasal 4:13 Awb sebagai sebuah efek harmo­
nisasi terbatas pada hukum administrasi Belanda dengan ketentuan
berkarakter jaring pengaman (safety­net). Batas waktu tidak terka­
it semata­mata dengan kelengkapan permohonan (aplikasi) warga

142 Sejak 1 Januari 2010, bagian 4.1.3.3 telah ditambahkan ke AWB dengan peraturan stan-
dar untuk “keputusan fiktif positif” (positieve fictieve beschikkingen). Peraturan terse but
bersifat umum, yang dapat dijadikan acuan dalam undang-undang khusus dalam kasus-
kasus di mana suatu keputusan timbul secara fiksi hukum jika badan administratif yang
berwenang gagal mengambil keputusan dalam jangka waktu menurut undang-undang.
Skema ini hanya berlaku jika ini diatur oleh undang-undang (wettelijk voorschrift), baik
dalam bentuk undang-undang formal atau peraturan daerah (gemeentelijke of provinciale).
Dan jika skema ini berlaku, skema pembayaran penalti tidak dapat digunakan dalam hal
keputusan terlambat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4:20a, ayat 2, Awb. Dalam kasus
di mana undang-undang mengacu pada bagian 4.1.3.3, keputusan positif akan secara
otomatis muncul jika keputusan belum dibuat dalam periode undang-undang. Keputusan
demi hukum adalah setara dengan keputusan yang dibuat setelah keputusan “biasa”.
Ronald de Waard & Bart Oortwijn, Hoofdlijnen omgevingsrecht Derde, geheel herziene druk
(Amsterdam, Berghauser Pont Publishing, 2019), hlm. 15.

BAB 2 SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI • 71