Page 93 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

bangunan dianggap disetujui apabila batas waktu untuk menerbit­
kannya telah lewat dihitung sejak permohonan diajukan oleh pemo­
hon, dinyatakan sebagai: “vergunning geacht te zijn verleend.”. Le­
145
bih dari itu, untuk memastikan agar keputusan segera dikeluarkan,
ketentuan hukum di Belanda juga secara progresif memberlakukan
sanksi administrasi berupa uang paksa (astreinte; last onder dwang­
som) atas setiap keterlambatan pembuatan/pelaksanaan keputusan.
Denda administrasi ini berlaku dua minggu sejak warga masyarakat
mengirimkan pemberitahuan kepada badan administrasi yang ber­
kompeten dalam keterlambatan penerbitan keputusan tersebut.
146
Untuk memaksa agar keputusan segera dipatuhi, warga masyarakat
dapat juga mengajukan permohonan ke pengadilan administrasi
PUSLITBANG
untuk mengeluarkan perintah langsung (a direct order) agar otoritas
administrasi segera melaksanakan keputusan. 147
Penerapan fiktif positif di Belanda dapat dikecualikan apabila
kepentingan publik yang lebih besar akan terganggu. Dikaitkan de­
ngan direktif UE, permohonan fiktif positif yang diajukan sebelum
tahun 2012, akan diterapkan berdasarkan kompetensi administrasi
pemerintahan sedangkan permohonan sesudah tahun 2012, keten­
tuan fiktif positif berlaku sepanjang tersedia peraturan dasar yang
mengaturnya. Ketentuan fiktif negatif dimungkinkan masih berlaku
di Portugis sepanjang alasannya untuk kepentingan publik, namun
pada saat bersamaan kasus­kasus fiktif positif terus bertambah. 148
Oleh karena keputusan fiktif positif dapat dipersamakan seba­
gai “keputusan” (order, besluit) dalam sistem hukum di Belan da,
se hingga pengujian secara hukum dilakukan sebagaimana peng­
ujian keputusan biasa. Pengujiannya dilakukan melalui hakim ad­
mi nis trasi di pengadilan negeri atau banding di Administrative

145 Study Visit to EU Countries, Compilation Report, EU-UNDP SUSTAIN Project and the
Supreme Court of Indonesia Delegation, 2016, hlm. 10.
146 René Seerden & Daniëlle Wenders, Ibid. Kajian tentang sanksi administrasi di Belanda
dapat dibaca lebih lanjut pada Oswald Jansen (ed), Administrative Sanctions In The Europe-
an Union, (Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia 2013), hlm. 324-352.
147 Kars de Graaf and Nicole Hoogstra, “Silence is Golden?...”, hlm. 18.
148 Ulrich Stelkens, Wolfgang Weiß & Michael Mirschberger (eds), The Implementation of
the EU Services Directive…, hlm. 37.

74 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...