Page 94 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Juris diction Division of the Council of State. Pengujian diperbolehkan
setelah lewat 6 (enam) minggu notifikasi dikeluarkan oleh otoritas
administrasi. Secara hukum otoritas administrasi diwajibkan me­
nge luarkan notifikasi fiktif positif 2 (dua) minggu sejak batas waktu
dalam prosedur fiktif positif. Notifikasi dan batas waktu ini ber­
kaitan dengan upaya hukum untuk menggugat keputusan fiktif
posi tif tersebut bagi pihak ketiga, sehingga bagi pemohon objek fiktif
positif ini sendiri sebenarnya masih terbuka ruang ketidakpastian
apa kah akan menunggu keputusan fiktif positif berkekuatan hukum
tetap (come into force). Pihak ketiga harus menunggu notifikasi dari
otoritas administrasi sebelum mereka mengajukan keberatan (formal
objection) atau gugatan ke pengadilan (appeal).
149
PUSLITBANG
Kekhawatiran timbul ketika upaya hukum diajukan pihak ketiga
karena ketidakjelasan standar keputusan fiktif positif ini, yakni me­
nyangkut dasar pemberian alasan keputusan, sebagaimana lazim nya
keputusan tertulis pada umumnya. Upaya hukum oleh pihak akan
banyak dikabulkan terkait kelemahan karakter fiktif positif ini. Jika
pengadilan administrasi mengabulkan pembatalan baik sebagian
atau seluruhnya keputusan fiktif positif ini, otoritas administrasi
wajib membuat keputusan baru. Namun ketidakpatuhan kepada
putusan pengadilan untuk membuat keputusan baru tidak dapat
dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan fiktif positif yang
baru.
150

149 Ibid., hlm. 19.
150 Ibid.

BAB 2 SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI • 75