Page 92 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

atau batas waktu yang diizinkan untuk tujuan ini berakhir tanpa
digunakan;
b. menginformasikan kepada pemohon bahwa mereka telah me-
minta otoritas asing untuk memberikan informasi yang secara
wajar diperlukan untuk keputusan permohonan, sampai hari di
mana informasi ini diterima atau penundaan lebih lanjut tidak
lagi masuk akal;
2. Batas waktu untuk memberikan keputusan individual hoselanjut-
nya akan ditangguhkan:
a. selama periode penundaan yang pemohon telah disetujui secara
tertulis;
b. selama keterlambatan dari pemohon;
c. selama otoritas administratif dicegah memberikan keputusan
individu karena force majeure;
PUSLITBANG
3. Dalam hal force majeure, otoritas administratif harus memberi tahu
pemohon sesegera mungkin bahwa batas waktu telah ditangguh-
kan, dan juga dalam periode mana pemohon dapat mengharapkan
keputusan diberikan;
4. Jika penundaan berakhir, maka dalam kasus-kasus sebagaimana di-
maksud dalam sub-ayat 1.b, atau sub-paragraf 2.b dan 2.c, otoritas
administratif akan menyampaikan hal ini kepada pemohon sesege-
ra mungkin, dengan menyatakan batas waktu di mana keputusan
harus diberikan.

Sebagaimana berlaku di Perancis, dalam konteks keputusan le­
wat waktu (niet tijdige beslissing), hukum administrasi di Belanda me­
nyediakan akses perlindungan hukum langsung kepada hakim admi­
nistrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan
yang dikeluarkan melewati batas waktu yang ditentukan (Pasal 6:2
Awb), misalnya keberatan administrasi yang diputus melewati ba­
144
tas waktu yang ditentukan. Dalam kasus fiktif positif, pemohon harus
mengajukan tuntutan ke pengadilan administrasi agar permohonan­
nya diperiksa (di­validasi) secara formal dan materiil, terlepas dari
pemohon sebelumnya telah melengkapi persyaratan permohonan­
nya kepada termohon. Ketentuan seperti ini antara lain diatur dalam
Pasal 46 UU Perumahan, Woningwet, berkaitan dengan Pasal 16 UU
Monumen, Monumentenwet 1988, yang esensinya permohonan izin

144 René Seerden & Daniëlle Wenders, Comparative Administrative Law…, hlm. 114.

BAB 2 SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI • 73