Page 84 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

prosedur perencanaan (a variety of conflicting interests in a real de­
cision on one must bring appropriate compensation (e.g. planning
procedure). 127
Dengan kata lain, Von Jannis Broscheit mengingatkan bahwa
dalam keputusan fiktif positif, standardisasi keputusan hanya fokus
kepada prasyarat umum dari konsekuensi yuridis, tidak bermaksud
menggantikan kewenangan pejabat dalam mengeluarkan kepu­
tusan. Pembuat undang­undang hanya menentukan batas waktu
dikeluarkan atau diterbitkannya suatu keputusan. Boleh tidaknya
suatu perizinan dikeluarkan tetap menjadi bagian pejabat yang ber­
wenang. Demikian pula dengan batas waktu tersebut dapat diper­
panjang sesuai kebutuhan atau kompleksitas suatu kepu tusan.
PUSLITBANG
Dalam konteks inilah pembuat undang­undang harus meng hargai
prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan menye­
imbangkannya dengan perlindungan hak­hak fundamental warga
masyarakat (fundamental rights protection obligations) dalam tata
kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan keseimbangan ini,
maka kepastian hukum akan terjaga, baik kepada otoritas pemerintah,
pihak pemohon serta pihak ketiga (third party). 128
Sebagai tambahan hukum acara peradilan administrasi di Jer­
man mengenal pemeriksaan secara inkuisitorial (inquisitionsmaxi­
me; the inquisitorial procedure), Hal ini didasarkan kepada Pasal 86
UU Peradilan Administrasi, yang menyatakan pengadilan meme­
riksa fakta dari sebuah kasus secara suo motu (on its own motion);
para pihak diminta secara sukarela, mekanisme ini tidak mengikat
dengan jawaban dan bukti­bukti dalam sengketa. Mahendra P. Singh
menjelaskan lebih lanjut tentang prinsip pemeriksaan inkuisitorial
dalam hukum Acara Peradilan Administrasi Jerman sebagai berikut:

“Moreover, the procedure in German administrative courts is based on the
inquisitorial principle. Accordingly, the court is not dependent only on the
evidence which the parties prefer to offer before it but it may also collect and
demand such other evidence as it considers necessary for the proper disposal

127 Ibid., hlm. 37.
128 Von Jannis Broscheit, Rechtswirkungen von Genehmigungsfiktionen im Öffentlichen
Recht, (Berlin: Duncker & Humblot, 2016), hlm. 36.

BAB 2 SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI • 65