Page 79 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

keputusan pemerintahan. 116
Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa bentuk­bentuk gugatan
(forms of suits; statthafte Klageart) dalam hukum administrasi Jerman
terdiri dari dua kelompok utama, gugatan untuk modifikasi hak­hak
atau hubungan hukum (Gestaltungsklage), terdiri dari gugatan untuk
bantuan afirmasi (affirmative relief; Leistungsklage) dan gugatan un­
tuk deklarasi (Feststellungskalage). Kelompok kedua merupakan gu­
gatan yang ditentukan oleh ketentuan atau prosedur khusus dalam
undang­undang (Normenkontroll­berfahtren). Berdasarkan kategori
117
pertama dari tuntutan (claims) tersebut, sebuah perbedaan akan
mun cul karena ada perbedaan persyaratan­persyaratan jika tindakan
administratif merupakan pokok permasalahan dalam sebuah tun­
PUSLITBANG
tutan. Oleh karena itu, gugatan untuk modifikasi hak­hak atau hu­
bungan hukum dapat dibagi menjadi gugatan khusus mengenai
invaliditas (anfechttungsklage) yang semata­mata diarahkan kepada
sebuah tindakan administratif, dan gugatan yang bersifat umum un­
tuk modifikasi hak­hak hukum (allgemeine gestaltungsklage). 118
Sebuah tuntutan bantuan afirmatif (affirmative relief; leistung­
sklage) diajukan bila warga negara menginginkan administrasi un­
tuk menghilangkan atau melaksanakan suatu tindakan tertentu
berdasarkan perintah tertulis pengadilan (injunction; verplich tung­
sklage). Tuntutan seperti ini berbeda dengan gugatan dalam inva­
liditas suatu keputusan. Tuntutan tersebut dapat digunakan pada

116 Jens-Peter Schneider, “German Traditions in Administrative Law Obstacles to a Com-
mon Legal Framework?”, in Matthias Ruffert (ed), Administrative Law in Europe: Between
Common Principles and National Traditions, (Groningen: Europa Law Publishing, 2013),
hlm. 53-54.
117 Meinhard Schröder, Administrative Law In Germany, in René J.G.H. Seerden (ed) and
Frits Stroink, Administrative Law of the European Union, its Member States and the United
States, A Comprative Analysis, 2nd edition (Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2007), hlm. 136.
118 Ibid. Jenis permohonan yang klasik adalah tentang keabsahan (invaliditas). Ini meru-
pakan jenis gugatan umum. Tuntutan tersebut merupakan suatu gugatan untuk modifikasi
hak-hak dan hubungan hukum karena bertujuan untuk menghadapi tindakan administratif
yang dapat dibatalkan. Hal ini biasanya diterapkan dalam bidang administrasi mengenai
tindakan kepolisian atau administrasi perpajakan, di mana administrasi menerapkan pida-
na administrasi bagi warga. Oleh karena itu juga dimungkinkan untuk menggugat terha-
dap pembatalan tindakan administrasi sejak semula atau tindakan administrasi akan diny-
atakan dibatalkan. Oleh karena itu biasanya permohonan yang bersifat deklaratoir yang
mungkin dimohon dalam gugatan pembatalan.

60 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...