Page 78 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

the third party may go to court without first filling an objection, § 70 of the
114
VwWfG.”
Upaya kodifikasi undang­undang prosedur administrasi di Jer­
man tidak bisa dilepaskan dari pengaruh putusan MK Jerman (Bun­
des verfassungsgericht) pada dekade 1970­an. Keterbatasan hukum
materiil administrasi untuk memberi perlindungan hukum men­
jadi alasan untuk mengatur perlindungan hukum melalui prose dur
administrasi, yakni antara lain melalui mekanisme upaya ad mi­
nistratif melengkapi upaya litigasi di peradilan administrasi. Putus­
an MK ini disambut dengan baik oleh para akademisi hukum pub­
lik di Jerman, putusan ini menandai babak baru hubungan warga
PUSLITBANG
ma syarakat dengan administrasi pemerintahan. Pada konvensi
aso siasi profesor hukum publik Jerman tahun 1971, Peter Häberle
me ngem bangkan konsep status activus processualis. Salah satu sum­
ber rujukan utama fondasi konstitusional dari prosedur upaya ad­
mi nistrasi adalah ketentuan Administrative Procedure Act (APA) di
Amerika Serikat. 115
Menurut Jens­Peter Schneider, hukum administrasi Jerman pada
abad ke­19 lebih berfokus kepada perlindungan formal atas hak­hak
subjektif (subjective rights) dan kurang melembagakan prosedur bagi
partisipasi demokrasi dalam konteks kontrol demokrasi atas pem­
buatan keputusan pemerintahan (administrative decision making).
Fokus hukum administrasi klasik adalah perlindungan formal atas
status negativus warga masyarakat atas pemerintahan. Status nega­
tivus adalah tindakan administratif yang mengurangi hak­hak warga
masyarakat dalam hal hak kebendaan dan kebebasan berdasarkan
persetujuan parlemen, sedangkan status positivus antara lain hak­
hak positif dari negara seperti partisipasi aktif dalam pembuatan

114 Rene J.G.H. Seerden (Ed) and Frits Stroink, Administrative Law of the European Union,
its Member States and the United States, A Comprative Analysis, (Antwerpen-Oxford: Inter-
sentia, 2007), hlm. 138.
115 Hermann Pünder, “German Administrative Procedure in a Comparative Perspec-
tive: Observations On The Path To A Transnational Ius Commune Proceduralis In Admi-
nistrative Law”, Downloaded from https://academic.oup.com/icon/article-abstract/11/
4/940/698721 by guest on 22 December 2017.

BAB 2 SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI • 59