Page 71 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

e. Izin membuka firma, bekerja melewati jam kerja yang ditentu­
kan;
f. Izin membuka firma, menerapkan jam kerja malam bagi pekerja
muda;
g. Izin menyesuaikan durasi kontrak masa magang;
h. Izin membuat perubahan minor dalam bidang obat­obatan;
i. Izin bagi dokter yang tidak bekerja di rumah sakit untuk membe­
rikan layanan kesehatan bagi pasien di rumah sakit. 96

Keputusan fiktif positif dibatasi oleh undang­undang (Pasal 21
undang­undang tertanggal 12 April 2000 diamendemen tahun 2013)
untuk keputusan dengan sifat berikut:
PUSLITBANG
a. Permohonan harus berhubungan dengan keputusan pribadi: mi­
salnya, permohonan pembatalan peraturan tidak akan mengaki­
batkan timbulnya keputusan fiktif­positif;
b. Permohonan tidak boleh berada di dalam ruang lingkup proses
administratif yang sudah ditetapkan: proses yang sudah dite­
tapkan dengan jelas tidak dapat dielakkan dengan mengajukan
permohonan di luar proses tersebut;
c. Permohonan tidak boleh merupakan gugatan administratif;
d. Permohonan tidak dapat berasal dari pegawai negeri yang me­
minta sesuatu kepada administrasinya. 97
Keputusan fiktif tidak berlaku secara absolut dalam bidang­
bidang berikut ini:
a. Apabila bertentangan dengan asas konstitusional: Putusan No.
94­352, Mahkamah Konstitusi, 18 Januari 1995, Pengawasan vi­
deo: “Namun, menimbang bahwa berkaitan dengan permintaan
izin, undang­undang mengatur bahwa “izin yang diminta dianggap
telah dikabulkan dalam tenggang waktu empat bulan”; namun

96 Oswald Jansen, Comparative Inventory of Silencio Positivo (Utrecht: Institute of Cons-
titutional an Administrative Law, Utrecht School of Law, 2008), hlm. 21.
97 Marc Clément, Yurisprudensi Peradilan Administrasi Perancis: Keputusan Implisit dan
Titik Singgung Antara Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi, penerjemah Natalie Wirja,
(Jakarta: Proyek Sustain UNDP, Mahkamah Agung, 2019), hlm. 54. Istilah ‘Permohonan’ di
sini adalah padanan dari aplikasi warga masyarakat kepada otoritas administrasi, bukan
kepada badan peradilan.

52 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...