Page 69 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

No 2000­321, dan terakhir diubah pada tahun 2015.
89
90
Simplikasi administrasi di Perancis dilakukan secara intens de­
ngan menerapkan fiktif positif, déclaration administrative préalable.
Fokusnya adalah mengurangi kebebasan inisiatif para pihak yang
terlibat (declaring party). Dalam Art. R. 424­1 Code de l’urbanisme,
undang­undang konstruksi dan pembangunan, disebutkan bahwa
apabila tidak ada keputusan eksplisit setelah satu bulan, sebuah ke­
putusan implisit “décision de non­opposition” secara operasional akan
berlaku. Dalam praktik pengadilan, penerapan penuh putusan dan
ketentuan “décision de non­opposition” ini telah dikonfirmasi oleh
putusan Conseil d’État pada 23 Oktober 2013, SARL Prestigimmo, No.
344454. 91
PUSLITBANG
Sebagaimana masih berlaku di Belanda saat ini, sistem di Perancis
mengadopsi keputusan fiktif positif secara terbatas. Keputusan fiktif
positif berlaku sepanjang ditentukan oleh ketentuan sektoral yang
berlaku sebagaimana ditentukan dalam UU No. 2000­321. Namun
kehadiran undang­undang terbaru, membuat perubahan penting
untuk Pasal 21 dan 22 UU No. 2000­321 yang sebelumnya disahkan
pada tanggal 12 April 2000. Sehingga sejak saat itu, prosedur fiktif
positif semakin luas dalam berbagai bidang layanan publik. Da lam
undang­undang terbaru tersebut ditentukan bahwa sikap diam
otoritas administrasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak per­
mohonan diterima dianggap sebagai suatu persetujuan. Daftar
92
prosedur yang mana dianggap sebagai sikap diam dipublikasikan

89 Adapun menurut Dacian C. Dragos & Bogdana Neamtu, undang-undang dimaksud
disahkan pada 30 Oktober 2013, Dacian C. Dragos & Bogdana Neamtu (eds), Alternative
Dispute Resolution in European Administrative Law (Verlag, Berlin, Heidelberg: Springer,
2014), hlm. 26.
90 Marzia De Donno. “The French Code ‘Des Relations Entre Le Public Et l’Administration’.
A New European Era For Administrative Procedure?”, Italian Journal of Public Law, Vol. 9
Issue 2/2017, hlm. 238.
91 Francesco Merloni, Alessandra Pioggia (eds), European Democratic Institutions and Ad-
ministrations: Cohesion and Inovations in Times of Economic Crisis, (Switzerland: Springer,
2018), hlm. 258.
92 Batas waktu 2 bulan ini dapat disesuaikan dengan urgensi dan kompleksitas permo-
honan yang diajukan atau sebagaimana dikemukakan oleh Marzia De Donno: “However,
the two-month period, which starts from the time the application is received by the public
administration, may be derogated from on grounds of urgency or complexity of the procedure
(Art. L. 231-6)”, Marzia De Donno, Ibid., hlm. 239.

50 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...