Page 67 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

administrasi di Perancis adalah harus terlebih dahulu mengajukan
keberatan kepada otoritas administrasi yang terkait. Mekanisme ini
disebut sebagai regle de la decision prealable; the rule of preliminary
decision. Apabila otoritas administrasi menolak keberatan baik
secara eksplisit maupun implisit (fiktif), penggugat baru dapat meng­
ajukan gugatan ke pengadilan. Namun regle de la decision prealable
83
tidaklah berlaku mutlak, beberapa pengecualian atas mekanisme ter­
sebut harus disesuaikan dengan penggolongan dua jenis sengketa
administrasi di Perancis yakni recours administratif préalable facul­
tative (facultative pre­trial administrative proceedings) atau dapat di­
ter jemahkan sebagai upaya administratif yang bersifat fakultatif
dan recours administratif préalable obligatoire (obligatory pre­trial
PUSLITBANG
administrative proceedings) atau dapat diterjemahkan sebagai upaya
administratif bersifat wajib. 84
Perancis merupakan rumah bagi konsep fiktif negatif (décision
implicite de refus; implicit refusal). Sejak 1864, permohonan yang me­
lewati waktu 4 (empat) bulan yang diajukan ke pihak kementerian
dianggap sebagai suatu penolakan dan terhadap hal ini dapat diaju­
kan gugatan ke Conseil d’État. Pada tahun 1900, ketentuan yang sama
diperluas meliputi semua permohonan yang diajukan kepada setiap
otoritas administrasi yang berkompeten. Mekanisme penolakan fik­
85
tif negatif ini secara umum dipandang sebagai jaminan kepada war­
ga yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila
pemerintah tidak mengambil keputusan sesuai waktu yang ditentu­

83 Ziya Bekir Buğuçam, “Common Principles of Judicial Review of Administration In Euro-
pe: A Comparative Study of France, The UK, The ECHR And The EU”, Law & Justice Review,
Year: III, Issue: 5, December 2012, hlm. 81.
84 World Bank, “Pre-trial Procedures in Administrative Justice Proceedings in England
and Wales, France, Germany and the Netherlands, A comparative study with a view to the
possible development of pre trial procedures in administrative law in Turkey”. Report no.
62833-TR, World Bank, July 19th, 2010, hlm. 48.
85 Pernyataan ini diperkuat oleh analisis Oswald Jansen yang mengungkapkan: “The most
traditional legal effect of administrative silence in many European administrative law sys-
tems is the fictitious refusal, the negative silence. Sometimes this refusal is indeed a negative
decision on an application albeit fictitious (France, Spain). In other cases it is just an omissi-
on to act (Germany, Greece, the Netherlands)”. Oswald Jansen, “Silence of the administrati-
on”, as published in Jean-Bernard Auby (ed), Droit comparé de la procédure administrative/
Comparative Law of Administrative Procedure (Brussels: Bruylant, 2015), hlm. 18.

48 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...