Page 63 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

satu kitab undang­undang hukum acara seperti halnya untuk perkara
perdata dan pidana. Hal tersebut berimplikasi terhadap kuatnya
peranan dan pengaruh yurisprudensi dalam sistem peradilan admi­
nistrasi di Perancis. Dalam ungkapan Yoan Sanchez disebutkan: “In
France, administrative law is predominantly judge­made, evolving with
solutions developed by its highest court: the Council of State (Conseil
d‘État)”.
77
Senada dengannya, Lionel Neville Brown dan John S. Bell menye­
butkan bahwa karakteristik utama yang membedakan antara hu­
kum administrasi dengan hukum perdata di Perancis adalah prin­
sip umum dan kerangka hukum administrasi yang dikembangkan
hukum hakim (judge­made law) atau praktik peradilan administrasi:
PUSLITBANG
“Legislation has a significant role in specific areas, but unlike in droit
civil and droit penal, there is no code of general principles and so it has
been for the courts to integrate the various elements into a coherent
system.” 78

77 Yoan Sanchez, “Proportionality in French Administrative Law”, in Sofia Ranchordás and
Boudewijn de Waard (eds), The Judge and the Proportionate Use of Discretion, (New York:
Routledge, 2016), hlm. 54.
78 L. Neville Brown and John S. Bell, French Administrative Law, Fifth Edition, (Oxford:
Oxford University Press, 1998), hlm. 294. Hukum administrasi menjadi hukum yang ber-
sifat yurisprudensial di Perancis, signifikansi putusan peradilan administrasi mengisi ke-
tiadaan kodifikasi hukum administrasi. Namun dalam konteks hukum pidana atau hukum
perdata yang sudah terkodifikasi, sumber hukum jelas undang-undang (loi). Dalam kon-
teks seperti ini dapat dipahami mengapa yurisprudensi diragukan sebagai sebuah sum-
ber hukum di Perancis, seperti dikemukakan oleh Mitchel De S.-O.-L’E. Lasser, ketika
melakukan perbandingan antara cour de cassation di Perancis dengan Mahkamah Eropa
dan Mahkamah Agung Amerika Serikat; seandainya Conseil d’État yang dirujuk dalam studi
perbandingan yudisialnya, mungkin kesimpulannya menjadi lain. Mitchel De S.-O.-L’E.
Lasser seraya mengutip para ahli hukum terkemuka Perancis seperti Francois Gény dan
Jean Carbonnier, menulis sebagai berikut:
“Gény’s classification of jurisprudence as mere “authority”, and thus his refusal to accord
it the exalted status of a true “source of law”, continues to be the predominant position of
French doctrine, even in progressive academic circles. Thus dean Jean Carbonnier, the
great flag-bearer of progressive French legal sociology, repeats Gény’s distinction: “Juris-
prudence is not a true source of civil law, comparable to legislation (loi) or even custom.
But it is an authority, and a considerable authority in the civil law.” The key is that it does
not “directly” yield “obligatory legal rules”. Thus, “one can conjecture that, in the future,
a court, seized by the same [legal] question, will judge it in the same fashion: it is not
obliged—legally—to do so, but it is a probability.” As Carbonnier states, jurisprudence is
an authority “de facto and not de jure, moral and not juridical”. The reasoning is simple:
although the courts may, in fact, almost always follow their jurisprudence, they are not

44 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...