Page 110 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

syarakat tidak dapat disamakan begitu saja sebagaimana hubungan
antara penyedia layanan dengan pihak konsumen tertentu. Gagasan
mulia untuk mewujudkan layanan publik yang responsif, transparan
dan akuntabel seharusnya tetap diikuti dengan kajian yang menda­
lam, inklusif melibatkan semua aktor yang berperan di lapangan dan
berpengalaman di bidangnya masing­masing. Dan peran langsung
pengadilan yang hilang dalam kerangka hukum fiktif positif yang
baru akan sangat berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan
persoalan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa diru­
gikan maupun perlindungan kepentingan umum (general interest).
Meskipun penciptaan iklim kemudahan berusaha ini selalu di­
kaitkan dengan upaya untuk membangun ekonomi nasional, namun
PUSLITBANG
harus tetap dijaga agar pembangunan yang dilakukan tidak terjeru­
mus pada pembangunan sebagai sekadar konsep developmenta lis me
yang sempit. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasio nal,
peningkatan kegiatan ekonomi harus disertasi dengan perbaik­
an ku alitas hidup setiap penduduknya sebagaimana diamanatkan
Pasal 33 UUD Negara RI 1945. Hal ini mensyaratkan adanya kegiatan
perekonomian yang secara berkelanjutan meningkatkan kualitas
dan kuantitasnya, stabilitas ekonomi yang terjaga, dan hasil dari
pembangunan ekonomi yang dinikmati secara nyata oleh seluruh
masyarakat.
174
Lembaga fiktif positif di wilayah praktis dapat dimaksimalkan atau
dimanfaatkan oleh warga masyarakat, badan/pejabat pemerintah­
an, dan lembaga peradilan (PTUN). Bagi warga masyarakat, hadir nya
lembaga fiktif positif ini menjadi saran/wadah perlindungan hu kum
terhadap tindakan maladministrasi berupa sikap Badan/Pejabat Pe­
merintahan yang tidak responsif (bersikap diam) atas permohon­
an untuk menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan yang
menjadi kewajiban badan/pejabat tersebut. Kehadiran lembaga ter­
sebut pada gilirannya mendorong badan/pejabat administrasi pe­
me rintahan untuk meningkatkan etos kerja dengan didukung tata

174 H.R. Benny Riyanto, “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, National Law Deve-
lopment In The Era 4.0”, Jurnal RechtsVinding, Media Pembangunan Hukum Nasional, Vol.
9 No. 2, Agustus 2020, hlm. 172.

BAB 3 PERUBAHAN KARAKTER FIKTIF POSITIF DALAM UU CIPTAKER • 91