Page 107 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

burg, prinsip fiktif positif akan berlaku untuk semua otorisasi
kegiatan yang tidak menimbulkan risiko lingkungan atau keamanan,
dan akan mencakup berbagai aktivitas komersial, termasuk toko kecil
dan kegiatan kerajinan. Jika otoritas administratif tidak merespons
sampai batas waktu 3 (tiga) bulan permohonan izin yang diajukan
oleh para pelaku usaha sebagai prasyarat memulai kegiatan bisnis,
perizinan dengan sendirinya dianggap telah dikabulkan. Di Italia,
163
semua profesi yang diatur, termasuk insinyur, arsitek, pengacara,
dan lain­lain, sekarang dapat memperoleh manfaat dari keputusan
fiktif positif. Jika administrasi gagal merespons sebelum tenggat
waktu undang­undang, seorang arsitek bebas untuk memulai
aktivitasnya. 164
PUSLITBANG
Kesuksesan negara­negara Eropa, menjadi dasar bagi Bank Dunia
untuk memberikan saran kepada Jepang agar mengikuti fiktif positif
guna mengurangi waktu pengurusan izin bangunan. Rekomendasi
penyederhanaan pengurusan perizinan bangunan di Jepang diha­
rapkan mampu mengurangi durasi waktu 197 hari menjadi 67 hari
(memangkas 130 hari). Pemangkasan ini dilakukan dengan mene­
rapkan fiktif positif, atau sebagaimana diungkapkan oleh Jamal Ibra­
him Haidar & Takeo Hoshi: “…The government can introduce “silence is
consent” rules: if the permit is not issued within the timeline the cons­
truction is considered being approved. Also, the government can scale
back inspections for small construction projects. Such reform would ad­
just inspections to the size and nature of the project”. 165
Keterkaitan antara prinsip fiktif positif dengan kemudahan
berusaha juga ditunjukkan oleh laporan Bank Dunia pada tahun 2009.
Dalam laporan tersebut disebutkan bagaimana reformasi perizinan

Berusaha di Indonesia”, (Prospect of Fictious Approval Principle in Supporting the Ease
of Doing Business in Indonesia), Jurnal Rechtvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional,
Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 313.
163 Services Directive Explanations And Practical Examples. http://ec.europa.eu/Docs-
Room/documents/14961/attachments/2/translations/en/renditions/native. Diakses 29
September 2017.
164 Ibid.
165 Jamal Ibrahim Haidar & Takeo Hoshi, “Implementing Structural Reforms in Abenomics:
How to Reduce the Cost of Doing Business in Japan”, https://scholar.harvard.edu/files/hai-
dar/files/haidarhoshi-japandbrank-07022016.pdf., hlm. 53 diakses 22 Mei 2018

88 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...