Page 103 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM
P. 103

TIDAK UNTUK
            DIPERJUALBELIKAN

                  3  Ruang lingkup       Keputusan/tindakan  Keputusan/tindakan  de-
                                                             ngan penegasan meliputi
                                                             permohonan yang diproses
                                                             melalui sistem elektronik
                  4  Konsekuensi lewat batas  Permohonan dikabulkan se- Dikabulkan secara hukum
                     waktu               cara hukum dengan menga- tanpa kewajiban mengaju-
                                         jukan permohonan putusan  kan permohonan putusan
                                         penerimaan ke pengadilan  penerimaan ke pengadilan
                                         (absolute tacit approval)  (floated tacit approval)
                  5  Pemeriksaan di pengadilan  Wajib memutuskan permo- Tidak  ada  norma  pemerik-
                                         honan  fiktif  positif paling  saan di pengadilan
                                         lama 21 (dua puluh satu)
                                         hari kerja sejak permohon-
                                         an diajukan
                  6  Eksekusi putusan pengadil- Wajib menetapkan Kepu- Tidak ada norma eksekusi
                     an                  tusan untuk melaksanakan  putusan pengadilan dalam
                            PUSLITBANG
                                         putusan Pengadilan paling  fiktif positif
                                         lama 5 (lima) hari kerja se-
                                         tetapkan
                                         Tidak ada tetapi Mahkamah  Ketentuan lebih lanjut ten-
                  7  Ketentuan delegasi  jak putusan Pengadilan di-
                                         Agung mengeluarkan Per- tang “bentuk penetapan Ke-
                                         ma No. 8/2017 untuk me- putusan dan/atau Tindakan
                                         nindaklanjuti kewenangan  fiktif positif” dan/atau “fiktif
                                         pengadilan dalam pemerik- positif dalam sistem infor-
                                                             masi elektronis” seharus nya
                                         saan perkara fiktif positif
                                                             diatur lebih  lanjut dalam
                                                             per aturan presiden

                 3.  Konsep Fiktif Positif dalam Meningkatkan Kemudahan
                    Berusaha
                    Peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlu­
                 kan untuk mengatasi kegagalan pasar atau kegagalan mencapai efi­
                 siensi. Untuk mengatasi kegagalan tersebut, pemerintah melakukan
                 intervensi melalui hukum dan pengaturan. Terkait dengan kegiatan
                 ekonomi maka pelaku­pelaku usaha memerlukan adanya kepastian
                 untuk mengambil keputusan­keputusan ekonomi. Para pelaku usaha
                 akan selalu berpikir pentingnya kepastian. 156
                    Keberadaan negara dan pemerintah adalah untuk mempermu­
                 dah dan melayani masyarakat, bukan sebaliknya untuk menguasai
                 dan menyulitkan masyarakat. Jika keberadaan pemerintah tidak di­

                  156  Naskah Akademis RUU tentang Cipta Kerja, hlm. 59. https://uu-ciptakerja.go.id/nas-
                 kah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/ Diakses 28 April 2021.



                 84  •  ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108