Page 100 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

h. Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis na­
sional;
i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j. Pengenaan sanksi.

Selanjutnya pelaksanaan administrasi pemerintahan tersebut
diatur dalam BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA. Bab ini sebenarnya hanya terdiri
dari 3 Pasal (pasal 174 s.d 176) yang mengatur dua sub bab tersendiri
yakni subbab Administrasi Pemerintahan dan sub bab Pemerintah­
an Daerah. Namun di antara kedua Pasal 175 dan 176 tersebut ter­
diri dari beberapa pasal perubahan berupa penghapusan dan/atau
PUSLITBANG
penambahan pasal­pasal dalam UUAP dan UU 23/2014 tentang Pe­
merintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU
No. 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Matriks Perubahan norma UUAP oleh UU Ciptaker
dapat digambarkan sebagai berikut:

Pasal 175 Perubahan Pasal-pasal dalam UUAP
UU Ciptaker
1 Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka
baru, yakni angka 19a
2 Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut…
3 Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut…
4 Pasal 39 (Izin, Standar, Dispensasi, dan Konsesi)
5 Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A
yang berbunyi sebagai berikut…
6 Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut…
Satu di antara perubahan tersebut menyangkut norma fiktif
positif yakni sebagai berikut:

Bagian Kedua
Administrasi Pemerintahan
Pasal 175
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten-
tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

BAB 3 PERUBAHAN KARAKTER FIKTIF POSITIF DALAM UU CIPTAKER • 81