Page 85 - ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN

TIDAK UNTUK
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN
DI PERJUAL
BELIKAN
mor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adapun dalam Peradilan Tata
Usaha Negara, kedudukan juru sita dan juru sita penggganti baru diatur
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara.
Tugas juru sita dan juru sita pengganti sebagai ujung tombak peng-
adilan sangat berkaitan erat dengan administrasi persidangan dan pe-
nyelesaian perkara. Pekerjaan juru sita dan juru sita pengganti diawali
sejak masuknya atau diterimanya perkara di pengadilan sampai pelak-
sanaan (eksekusi) putusan hakim. Berdasarkan data 2019, jumlah juru
sita di lingkungan peradilan umum, agama maupun tata usaha negara
7
berjumlah 3.382 orang. Namun jika dibanding dengan jumlah volume
perkara di pengadilan, jumlah pengadilan dan beban kerja, jumlah juru
sita masing dianggap kurang memadai terlebih dibandingkan dengan
besarnya risiko dan tanggung jawab pekerjaanya. Oleh karenanya, me-
8
nyikapi kekurangan juru sita dari sisi kuantitas diharapkan ada pening-
katan kualitas juru sita melalui pendidikan dan pelatihan yang kompre-
hensif sebagai bekal dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Juru Sita pada Pengadilan

Tugas pokok juru sita maupun juru sita pengganti diatur dalam
Pasal 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/
SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Serta Tata Kerja Juru
Sita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Juru sita di peng-
adilan mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan
tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh ketua peng-
adilan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resmi-
nya di sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan
penawaran pembayaran uang serta membuat berita acara penawaran
pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata
uang yang ditawarkan.
Tugas juru sita dalam peradilan umum juga diatur dalam Pasal
65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

7 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2019, Jakarta, 2019, hlm. 164.
8 Ibid.

68