Page 54 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM
P. 54

TIDAK UNTUK
                                                                          DIPERJUALBELIKAN

                    Keputusan ini berlaku sejak.
                    KETUA RAPAT:
                    Oke.
                    WAMEN PAN RB:
                    Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

                    KETUA RAPAT:
                    Oke.

                    Untuk membantu menjelaskan perbedaan antara keputusan
                 fiktif positif  (diam berarti  setuju)  dengan  sikap  diam  pemerintah
                 berupa omisi, maka dapat dirujuk kesimpulan Dacian C. Dragos dkk
                 bahwa sebagian besar undang­undang mengacu pada: (i) tenggat
                            PUSLITBANG
                 waktu untuk mengeluarkan keputusan administratif; (ii) akibat
                 hukumnya; dan (iii) upaya hukum jika batas waktu terlampaui. Untuk
                 menetapkan akibat hukum, khususnya fiksi hukum (praesumptio iuris
                 et de iure), perlu dipenuhi syarat­syarat tertentu. Paling tidak hal­hal
                 tersebut adalah sebagai berikut: kasus tersebut harus menyangkut
                 ma salah administrasi tertentu (spesifik), yaitu pengambilan ke pu ­
                 tusan administratif dalam kasus tunggal, batas waktu yang diten­
                 tukan untuk keputusan harus ditetapkan secara khusus, dan per­
                 lindungan hukum yang eksplisit didefinisikan dalam kasus sikap
                 diam oleh undang­undang peradilan. Jika persyaratan­persyaratan
                 tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan adanya sikap
                 diam pemerintah serta konsekuensi hukum yang mengikutinya. 60








                  60  Dalam ungkapan aslinya sebagai berikut: “Most laws make reference to: (i) deadlines to
                 issue an administrative decision; (ii) its legal effects; and (iii) legal remedies if the time limit is
                 exceeded. In order to establish any legal consequences, especially a legal fiction (praesumptio
                 iuris et de iure), certain conditions need to be fulfilled. These are at least the following: the
                 case must concern a specific administrative matter, i.e., single-case administrative decision-
                 making,  the  prescribed  time  limit  for  decision  must  be  set  specifically,  and  explicit  legal
                 protection is defined in case of administrative silence by a statutory law. If these and similar
                 prerequisites are not met, there is no silence and consequentially legal effects do not occur”.
                 Dacian C. Dragos, Polonca Kovać & Hanna D. Tolsma (eds), Op. cit., hlm. 11.


                                      BAB 2  SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI  •  35
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59