Page 50 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Advantages There is no danger that public inte- Stimulates authorities to comply
rest and third parties’ rights may with deadlines by “threat” that they
not be balanced during the decision will need to allow enforcement of
making process. Also, there is a long private rights otherwise and then be
tradition in some legal systems to held accountable
employ this model
Disadvantages Long procedures (“late decisions”). Potential recognition of rights dis-
The principle of reasonableness is regarding the public interest. Risk
ineffective alone. The model legiti- of corruption. Problems with opera-
mises inactivity and equalises situ- tional enforcement (e.g. no proofing
ations of delays due to objective and document, not clear dates). False
subjective reasons; possible intentio- expectations of the beneficiaries. The
nal delays in order to transfer acco- alleged speeding up of procedures
untability to decide to the courts does not happen, as the administra-
tion quickly adapts to the model and
requests new documents before the
deadline expires. The assumption
PUSLITBANG
that deadlines cannot be observed
for lack of resources is false premise
for establishing a system of decision-
making

Menurut tim peneliti, pengertian sikap diam pemerintah (admi­
nistrative silence) dalam UUAP bersifat terbuka dan umum (general
and open­ended) bahkan dalam beberapa kondisi akan sulit dipahami
(elusive) jika dikaitkan dengan irisan­irisan pengertiannya dengan
tindakan omisi (omission) yang tunduk pada mekanisme hukum
berbeda baik dalam konteks internal hukum administrasi maupun
dengan konteks eksternal yakni hukum administrasi dengan cabang
hukum lain. Luas dan lenturnya pengertian sikap diam dalam UUAP
karena selain diatur dalam dua subbab yang berbeda yakni satu
dalam subbab syarat keputusan vide Pasal 53 UUAP yang lain diatur
dalam subbab upaya administratif vide ketentuan Pasal 76 dan 78
UUAP juga karena secara konten definisi pengertian sikap diam ini
akan sangat kasuistis.
58

58 Sebagaimana pernah dikemukakan oleh H.L.A Hart bahwa kesulitan menentukan
defenisi suatu istilah/konsep hukum akan menimbulkan ruang ketidakpastian (area of
indeterminancy), dan bahwa yang diperlukan bukanlah suatu karakterisasi atau elusidasi
penggunaan melainkan suatu patokan yang terargumentasikan untuk memasukan atau
mengeluarkan dari lingkupan ekspresi-ekspresi “hukum” dan “sistem hukum” pelbagai
deviasi dari contoh-contoh yang rutin dan tidak disangsikan. H.L.A Hart, “Masalah-
masalah Filasafat Hukum” disadur oleh B. Arief Sidharta dari H.L.A Hart, Problems of
Philosopy of Law, dalam Encyclopedia of Philosophy (Paul Edwards, ed.), 1967: 264-276, B.

BAB 2 SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI • 31