Page 48 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM
P. 48

TIDAK UNTUK
                                                                          DIPERJUALBELIKAN

                 perdata di negara­negara Eropa daratan bahkan sudah dikenal prinsip
                 diam berarti setuju, sebagai contoh dalam kitab hukum perdata
                 Jerman berlaku ketentuan jika buah­buahan milik seseorang terjatuh
                 di halaman pekarangan tetangganya, maka buah­buahan tersebut
                 dianggap  milik  si  tetangga.   Elena  Emilia  Stefan  mengemukakan
                                          54
                 sebagai berikut:

                    “In the civil law there is a very well-known theory of the legal value of silence.
                    It’s the Latin adage “qui tacit consentire videtur”, i.e. “he who is silent is
                    taken to agree”. As a rule, in the civil law, silence is not seen as externalized
                    consent. As an exception, silence is seen as consent: 1) when the law exp-
                    ressly provides it; 2) when, due to the express will of the parties, a certain
                    legal significance is ascribed to silence; 3) when silence is seen as consent
                            PUSLITBANG
                    according to the customs.” 55

                    Dalam konteks hukum kontemporer, konsep fiktif positif digu­
                 nakan dan dikembangkan dari suatu kondisi atau keadaan ketika
                 otoritas administrasi bersikap tidak sebagaimana seharusnya yakni
                 diam mengabaikan suatu permohonan yang ditujukan kepadanya
                 (administrative inaction), tidak melayani secara optimal (unprofessi­
                 onal), bersikap tidak responsif (unresponsive), memproses suatu per­
                 mohonan secara berlarut­larut (delaying services) dan lain sebagainya


                 a free Roman citizen, so that his will made prior to captivity could be regarded as valid (fictio
                 legis Corneliae)”. Ibid., hlm. 215. Hukum Romawi kuno banyak mengadopsi fiksi hukum ke
                 dalam struktur hukum mereka. Satu di antara fiksi hukum yang diwariskan oleh era hukum
                 Romawi tersebut adalah natuurlijk person dan juristical persons. Terkait kematian secara
                 hukum, Friedrich Karl von Savigny menyatakan: “The expression Civil Death (Mors civilis)
                 first occurs in more modern times, and in order to designate it accurately shall call it the
                 “Fiction of Death”, that is to say the treatment of living person as if he were dead. This Fiction
                 is always joined as wholly positive result to every MAGNA CAPITIS DEMINUTIO, although
                 it does not necessarily follow from the latter concept ($69, page 52). It stands therefore in the
                 same relation as CAPITIS DEMINUTIO to Criminal Punishments; Prisoner of War undergoes
                 the Fiction of Death, while the RELE GATUS is free from its effects; so that we can only say of
                 this Fiction also, that it is united as positive consequence to several Criminal Punishments”
                 W.H. Ratiigan, Jural Relations, or, the Roman Law of Person As Subject of Jural Relations,
                 A Translation of The Second Book of Savingny’s Systems of Modern Roman Law, Savigny,
                 Friedrich Karl von, System des heutigen romischen Rechts, (Westpoint: Ildy, Hyperion Press,
                 1884), hlm. 121.
                  54  Von Jannis Broscheit,  Rechtswirkungen  von  Genehmigungsfiktionen  im  Öffentlichen
                 Recht, (Berlin: Duncker & Humblot, 2016), hlm. 13-14.
                  55  Elena Emilia Stefan, “Short Considerations On The Tacit Approval Procedure”, LESIJ NO.
                 XVII, VOL. 2/2010., hlm. 71.


                                      BAB 2  SIKAP DIAM ADMINISTRASI DAN PERADILAN ADMINISTRASI  •  29
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53