Page 153 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

No. 20/P/FP/2021/PTUN.PL antara PT. Tidak Sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah yang
Bangun Bumi Indah melawan Bupati Mo- diterima tidak menerbitkan keputusan TUN mengenai
rowali Utara. Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP
Operasi Produksi atas nama PT. Bangun Bumi
Indah telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan AAUPB, maka Ma-
jelis Hakim berpendapat bahwa permohonan
Permohon dalam perkara a quo beralasan me-
nurut hukum.
No. 37/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT. Kabul Sikap diam termohon dalam perkara a quo yang
Prima Bangun Persada Nusantara mela- tidak menerbitkan keputusan TUN me nge-
wan Gubernur Sulawesi Tengah. nai Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP
Operasi Produksi atas nama pemohon telah
ber tentangan dengan peraturan perundang-
un dangan dan AAUPB.
No. 32/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT. Tidak Oleh karena Izin Usaha Pertambangan Ope-
Bangun Bumi Indah melawan Bupati Mo- diterima rasi Produksi milik Pemohon telah dicabut,
PUSLITBANG
rowali Utara. menjadikan Pemohon tidak memiliki kepen-
tingan atau kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan permohonan Penyerahan
Dokumen Izin Usaha Pertambangan dan pada
gal standing) untuk mengajukan Permohonan
dalam sengketa ini.
No. 1/P/FP/2021/PTUN.PL antara PT. Ha- Tidak akhirnya tidak memiliki kedudukan hukum (le-
Objek permohonan tidak memenuhi syarat
rapan Pertiwi Nusantara melawan Bupati diterima formal.
Buol.
No. 41/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT. Tolak Termohon tidak memiliki wewenang dalam
Ce tara Bangun Persada melawan Guber- melakukan tindakan yang dimohonkan oleh
nur Sulawesi Tengah. Pemohon sebagaimana termuat pada Objek
Permohonan, maka sikap diam Gubernur Su-
lawesi Tengah yang tidak melakukan tindakan
sebagaimana dimohonkan dalam Objek Per-
mohonan telah sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan dan AAUPB.
No. 7/P/FP/2021/PTUN.PL antara PT. Pri- Kabul Sikap diam bupati morowali selaku termohon
ma Bangun Persada melawan Bupati Mo- yang tidak menyerahkan dokumen perizinan
rowali. di bidang pertambangan mineral milik CV. Se-
laras Maju kepada Gubernur Sulawesi Tengah
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pe-
mohon karena sikap diap Termohon tersebut
merupakan tindakan yang bertentangan de-
ngan peraturan perundang-undangan, dalam
hal ini ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404
UU No. 23/2014 juncto ketentuan Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015
No. 39/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT. Kabul Sikap diam Bupati Morowali Utara selaku Ter-
Halmahera International Resource mela- mohon dalam perkara a quo yang tidak me-
wan Bupati Morowali Utara nyerahkan dokumen perizinan di bidang per-
tambangan milik PT. Halmahera International
Resources kepada Gubernur Sulawesi Tengah

134 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...