Page 148 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

PTUN Surabaya
No. 8/P/FP/2021/PTUN.SBY antara Ariha Tolak Tindakan termohon dengan sikap diamnya
melawan Kepala Desa Rebalas. yang tidak memproses permohonan pemohon
tidak bertentangan dengan Peraturan Perun-
dang-Undangan maupun AAUPB.
No. 2/P/FP/2021/PTUN.SBY antara Wud- Kabul Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas
jud melawan Kepala Kantor Pertanah an Tanah beralaasan hukum untuk dikabulkan.
Kota Surabaya I.
No. 6/P/FP/2021/PTUN.SBY antara Sujo- Kabul Tindakan termohon dengan sikap diamnya
no melawan Kepala Desa Manyar Sido- yang tidak memproses permohonan pemohon
mukti. bertentangan dengan Peraturan Perundang-
Undangan maupun AAUPB.
No. 4/P/FP/2021/PTUN.SBY antara Khoi- Kabul Termohon selaku Kepala Desa Manya rsido-
rul Salam melawan Kepala Desa Manyar mukti berwenang untuk menerbitkan surat
Sidomukti. keterangan riwayat tanah, kutipan C Desa
PUSLITBANG
dan menerbitkan berkas sporadik atas objek
tanah seluas ± 48.000 M² yang terletak di Desa
paten Gresik atas nama Pemohon.
Permohonan Pemohon kepada Termohon be-
No. 2/P/FP/2021/PTUN.SBY antara Wud- Kabul Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabu-
jud melawan Kepala Kantor Perta nahan rupa Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak
Kota Surabaya I. Atas Tanah beralasan hukum untuk dikabulkan,
dan selanjutnya kepada Termohon diwajibkan
untuk memproses Permohonan Penerbitan
Ser tipikat Hak Atas Tanah yang diajukan
Pe mohon sebagaimana Surat Permohonan
tertanggal 17 Desember 2020 jo. Permohonan
Pen daftaran Tanah dengan nomor berkas Per-
keten tuan Peraturan perundangan yang berla-
ku
No. 1/P/FP/2021/PTUN.SBY antara Ch. Tidak mohonan nomor 11098/2016 sesuai dengan
Objek permohonan bukanlah termasuk kriteria
Eviutami Mediastica melawan Walikota diterima permohonan sebagaimana yang dimaksud oleh
Surabaya. ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Perma No.
8/2017.
No. 17/P/FP/2020/PTUN.SBY antara Mo- Kabul Oleh karena permohonan ini telah diajukan
hamad Khasbi melawan Kepala BPN Bojo- sejak lama, dan tidak mendapat respon yang
negoro. positif dari Termohon, maka menjadi tidak
adil bagi pemohon jika Termohon kemudian
beralasan telah ada peraturan yang baru dan
menyatakan dirinya tidak berwenang, padahal
jika permohonan tersebut diselesaikan oleh
Termohon sejak dahulu.
No. 16/P/FP/2020/PTUN.SBY antara Tidak Objek Permohonan sudah pernah ditetapkan
Sri Wahyuni melawan Kepala Badan diterima oleh Termohon.
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Mojokerto.

BAB 3 PERUBAHAN KARAKTER FIKTIF POSITIF DALAM UU CIPTAKER • 129