Page 151 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM
P. 151

TIDAK UNTUK
            DIPERJUALBELIKAN

                 No. 23/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT.  Dicabut
                 Bangun Bumi Indah melawan Gubernur
                 Sulawesi Tengah.
                 No. 20/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT.   Kabul  Sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah yang
                 Ba ngun Bumi Indah melawan Gubernur   tidak menerbitkan keputusan TUN mengenai
                 Sula wesi Tengah.                   Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP
                                                     Operasi Produksi atas nama PT. Bangun Bumi
                                                     Indah telah bertentangan dengan peraturan
                                                     perundang-undangan dan AAUPB.
                 No. 21/P/FP/2020//PTUN.PL antara PT.   Tidak   Oleh karena Izin Usaha Pertambangan Eks-
                 Ba ngun Bumi Indah melawan Gubernur  diterima plorasi milik Pemohon telah dicabut, men ja-
                 Sulawesi Tengah.                    dikan Pemohon tidak memiliki kepentingan
                                                     atau kedudukan hukum (legal standing) untuk
                                                     mengajukan permohonan peningkatan Izin
                                                     Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin
                                                     Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan
                                                     pa da akhirnya tidak memiliki Kedudukan hu-
                            PUSLITBANG
                                                     kum (legal standing) untuk mengajukan Per mo-
                 No. 30/P/FP/2020/PTUN.PL antara CV.   Tidak   honan dalam sengketa a quo.
                                                     Sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah yang
                 Eresta melawan Gubernur Sulawesi  diterima tidak menerbitkan keputusan TUN mengenai
                 Tengah.                             Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP
                                                     Operasi Produksi atas nama CV. ERESTA telah
                                                     sesuai dengan peraturan perundang-undang-
                                                     an dan AAUPB.
                 No. 18/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT.   Kabul  Sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah yang
                 Latanindo Mining melawan Gubernur   tidak menerbitkan keputusan TUN me ngenai
                 Sulawesi Tengah.                    Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Ope-
                                                     rasi Produksi atas nama PT. Latanindo Mi-
                                                     ning  telah  bertentangan  dengan  peraturan
                                                     perundang-undangan dan AAUPB, ma ka Ma-

                                                     Permohon dalam perkara a quo beralasan me-
                                                     nurut hukum.
                 No. 16/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT.   Cabut  jelis  Hakim  berpendapat  bahwa  per mo honan
                 Nusa Sarana Mandiri melawan Gubernur
                 Sulawesi Tengah.
                 No. 28/P/FP/2020/PTUN.PL Cetara Ba-  Cabut
                 ngun Persada melawan Gubernur Sula-
                 wesi Tengah.
                 No. 22/P/FP/2020/PTUN.PL antara CV.   Kabul  Sikap diam Gubernur Sulawesi Tengah yang
                 Tiga Dara melawan Gubernur Sulawesi   tidak menerbitkan keputusan TUN mengenai
                 Tengah.                             Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP
                                                     Operasi Produksi atas nama CV. Tiga Dara telah
                                                     bertentangan dengan peraturan perundang-
                                                     undangan dan AAUPB.









                 132  •  ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156