Page 149 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM
P. 149

TIDAK UNTUK
            DIPERJUALBELIKAN


            PTUN Semarang
                 No. 7/P/FP/2020/PTUN.Smg antara Di-  Tolak  Permohonan pemohon kepada Termohon ti-
                 ajeng Mutiari melawan Lurah Sambirejo.  dak tepat secara hukum atau tidak beralasan
                                                     hukum, maka sesuai Pasal 17 angka 3 Perma
                                                     No. 8/2017.
                 No. 8/P/FP/2020/PTUN.Smg antara Yuli-  Tidak   Pokok permohonan pemohon bukan merupakan
                 anti Sri Handani, RR. Susanti Harnani  diterima objek permohonan yang menjadi kewenangan
                 melawan Bupati Demak.               Peradilan TUN untuk mengadilinya.
                 No. 2/P/FP/2021/PTUN.SMG antara Budi-  Tidak   Pemohon tidak memiliki legal standing.
                 arto, Sipon melawan Lurah Jabungan.  diterima
                 No. 1/P/FP/2021/PTUN.SMG antara Yayuk   Tidak   Pengadilan  tidak  berwenang  mengadili  objek
                 Wijayanti melawan Kepala Desa Tluwah.  diterima permohonan.
            PTUN Yogyakarta
                 No. 2/P/FP/2020/PTUN.YK antara Nat-  Tidak   Permohonan pemohon tidak memenuhi
                            PUSLITBANG
                 ha nael Budhi Susilo melawan Roedy Yoe- diterima syarat formal permohonan sebagaimana
                 lianto SIK, MH (NRPP 74070774) Direktur   pertimbangan di atas, maka berpedoman pada
                 Reskrim Polda DIY.                  Pasal 17 ayat (1) Perma No. 8/2017.
            PTUN Denpasar
                 No. 1/P/FP/2021/PTUN.DPS antara Anak   Tidak   Dengan berlakunya UU Ciptaker yang meng-
                 Agung Ngurah Gde Mahaputra melawan  diterima hapus kewenangan Pengadilan untuk meme-
                 Kepala Lingkungan Banjar Ambengan,   riksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
                 Kelurahan Pedungan.                 permohonan untuk ditetapkannya dan/atau
                                                     dilakukannya keputusan dan/atau tindakan
                                                     kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
                                                     yang telah dianggap dikabulkan secara hu kum,
                                                     maka  untuk  memberikan  kepastian  hu   kum
                                                     kepada Pemohon khususnya dan pen   cari kea-
                                                     dilan pada umumnya, terhadap per    ma salahan
                                                     hukum sebagaimana diajukan Pemohon dalam
                                                     permohonannya tersebut di atas, penyelesaian
                                                     sengketa hukumnya dapat dilakukan melalui
                                                     gugatan Tindak an Pe    me rintahan sebagaimana
                                                     diatur dalam UUAP jo. Perma No. 2/2019 ten-
                                                     tang Pedo man Pe nye   lesaian Sengketa Tindak  -
                                                     an Peme rin tahan Dan Kewenangan Meng adili
                                                     Per buat an Me lawan Hukum Oleh Badan dan/
                                                     atau Pejabat Pemerintahan (Onrecht matige
                                                     Over heidsdaad).
            PTUN Mataram
                 No.  1/P/FP/2020PTUN.MTR  antara  Tidak   Permohonan lewat waktu.
                 Syaifudin, SH melawan Kepala Kantor  diterima
                 Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
            PTUN Makkasar
                 No. 2/P/FP/2020.PTUN.Mks antara Muh.   Tidak   Meskipun Lurah Malimongan Baru, Kecamat-
                 Yamin melawan Lurah Malimongan Baru  diterima an Bontoala, Kota Makassar tidak menjawab





                 130  •  ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154