Page 154 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
No. 12/P/FP/2021/PTUN.PL antara PT.
Anugrah Selaras Sejati melawan Bupati
Morowali.
No. 2/P/FP/2021/PTUN.PL antara PT.
Chemforce Gramasindo Abadi melawan
Gubernur Sulawesi Tengah.
No. 14/P/FP/2021/PTUN.PL antara PT.
Sinar Morokarta Melawan Bupati Moro- Ter mohon dalam perkara a quo yang tidak
wali Utara.
PUSLITBANG
No. 4/P/FP/2021/PTUN.PL antara PPT.
Tomini Surya Lestari melawan Gubernur diterima bernur Sulawesi Tengah selaku Termohon II
Sulawesi Tengah.
No. 44/P/FP/2020/PTUN.PL antara PT.
Aulia Prima Perkasa melawan Bupati Mo- menyerahkan dokumen perizinan di bidang
rowali Utara.
BAB 3 PERUBAHAN KARAKTER FIKTIF POSITIF DALAM UU CIPTAKER • 135
DIPERJUALBELIKAN
telah bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan dan AAUPB.
Kabul sikap diam Bupati Morowali selaku Termohon
dalam perkara a quo, yang tidak menyerahkan
dokumen perizinan di bidang pertambangan
milik PT. Anugrah Selaras Sejati kepada Gu-
bernur Sulawesi Tengah telah bertentangan
de ngan peraturan perundang-undangan dan
AAUPB.
Cabut
Kabul Sikap diam Bupati Morowali Utara selaku
menyerahkan dokumen perizinan di bidang
pertambangan milik PT. Sinar Morokarta Per-
kasa kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah
bertentangan dengan peraturan perundang-
Hukum.
Tindakan Pemohon dalam menempatkan Gu-
Tidak undangan dan AAUPB yakni Asas Kepastian
dalam perkara a quo merupakan tindakan yang
keliru dan error in persona, karena Gubernur
Sulawesi Tengah tidak pernah menerima se-
cara langsung Permohonan Persetujuan Ren-
cana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) dari
Pemohon, padahal wewenang untuk melaku-
kan persetujuan terhadap RKAB berada pada
Gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 78
Huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia No. 7/2020.
Bahwa meskipun Permohonan Pengesahan
Kepala Teknik Tambang PT. Griya Martua To-
morindah merupakan wewenang Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Su-
lawesi Tengah dan Surat No. 001/GMT/V/2020
tanggal 18 Mei 2020 Perihal Permohonan Per-
setujuan Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.
Griya Martua Tomorindah ditujukan lang sung
kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Da-
ya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, namun
Pemohon justru menempatkan Gubernur Su-
lawesi Tengah selaku Termohon II dalam per-
kara a quo, sehingga Majelis Hakim menilai
bah wa tindakan Pemohon tersebut keliru dan
er ror in persona.
Kabul Sikap diam Bupati Morowali Utara yang tidak
pertambangan milik PT. Aulia Prima Perkasa
kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah ber-