Page 157 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM
P. 157

TIDAK UNTUK
            DIPERJUALBELIKAN

                 No. 11/P/FP/2020/PTUN.JPR antara PT.   Kabul  Dengan tidak diproses dan ditindaklanjutinya
                 Pacific Mining Jaya melawan Kepala   permohonan Pemohon Oleh Termohon seba-
                 Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan   gaimana yang telah diatur dalam keten tuan
                 Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua.  Pasal 6 Peraturan Gubernur Papua No. 82/2015
                                                     menyebabkan kerugian bagi Pemohon yang
                                                     telah berinvestasi menanamkan modalnya di
                                                     Provinsi Papua sehingga dengan tidak diter-
                                                     bitkannya permohonan pemohon berupa
                                                     Perpan jangan IUP Eksplorasi Pemohon meru-
                                                     pakan tidak berdasar hukum karena permo-
                                                     honan pemohon tertanggal 7 September 2020
                                                     tersebut telah memenuhi persyaratan untuk
                                                     diterbitkannya keputusan sebagaimana yang
                                                     dimohonkan dalam permohonan Pemohon.
                 No. 9/P/FP/2020/PTUN.JPR antara PT.   Kabul  Sikap diam Termohon yang tidak menanggapi
                 Era Millenium Abadi.                surat permohonan Pemohon telah melanggar
                                                     Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
                            PUSLITBANG
                                                     khususnya Peraturan Menteri Energi dan
                                                     Sum ber Daya Mineral No. 7/2020 dan Pergub
                                                     Termohon dinyatakan tidak memiliki wewe -
                 No. 13/P/FP/2020/PTUN.JPR antara PT.   Tidak   Papua No. 82/2015.
                 Obi Sejahtera Mandiri melawan Kepala  diterima nang untuk menetapkan dan/atau mela ku kan
                 Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan   keputusan dan/atau tindakan yang dimo hon-
                 Terpadu Satu Provinsi Papua.        kan oleh Pemohon, maka permo hon an Pemo-
                                                     hon kepada Termohon tidak dapat di anggap
                                                     dikabulkan secara hukum sebagai mana dimak-
                                                     sud oleh Pasal 53 ayat (3) UUAP.
                 No. 2/P/FP/2021/PTUN.JPR atara PT. Put-  Tidak   Pengadilan tidak berwenang.
                 ri Mahakam Lestari melawan Kelompok  diterima
                 Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
                 Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pe-
                 ngelola Transportasi Darat Wilayah XXV
                 Provisi Papua.
                 No. 12/P/FP/2020/PTUN.JPR antara PT.   Tidak   Pengadilan tidak berwenang.
                 Anthoe  Brothers  melawan  Kepala  Dinas  diterima
                 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa-
                 du Satu Pintu Provinsi Papua.
                 No. 3/P/FP/2021/PTUN.JPR antara PT.   Tidak   Pengadilan tidak berwenang.
                 Trimegah  Karya  Utama,  PT.  Manunggal  diterima
                 Sukses Mandiri melawan Bupati Boven
                 Digoel.
                 No. 1/P/FP/2021/PTUN.JPR antara PT. Pu-  Tidak   Pengadilan tidak berwenang.
                 dan Kreasi melawan Kelompok Kerja Balai  diterima
                 Pengelola Transportasi Darat Wilayah
                 XXV Provisi Papua.
            Catatan:
            Selama periode November 2020 s.d Maret 2021, perkara fiktif positif tidak ada masuk dan teregister di PTUN
            Tanjung Pinang, PTUN Ambon, dan PTUN Kupang.






                 138  •  ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162