Page 132 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya di atas selain me­
rujuk pada pasal atau ayat yang salah juga mengandung substan­
si yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau
kerancuan hukum. Padahal materi muatan dalam ketentuan
un dang­undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas
sesuai dengan asas lex scripta (tertulis), lex certa (jelas) dan lex
stricta (tegas). Hal ini juga ditegaskan dalam UU 12/2011 juncto
UU 15/2019, yang mensyaratkan materi muatan undang­undang
harus dirumuskan dengan sistematika, pilihan kata atau isti­
lah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti se­
hingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya vide “asas kejelasan rumusan” dalam Pasal 5
PUSLITBANG
UU 12/2011 juncto UU 15/2019 dan juga wajib mencerminkan
asas “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang­undangan harus dapat
me wujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan ke­
pastian hukum (vide Pasal 6 UU 12/2011 juncto UU 15/2019);
c. Bahwa materi muatan dalam undang­undang harus memberi­
kan kepastian hukum. Hak atas kepastian hukum dijamin seca­
ra tegas dan jelas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kepastian
hukum itu sendiri mensyaratkan adanya ketentuan yang seca ra
normatif mengatur secara jelas dan logis atau wajar, sehingga
tidak menimbulkan keragu­raguan, kerancuan maupun multi
tafsir. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perbuatan
apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepasti­
an hukum akan memberikan rasa aman karena setiap individu
mampu memahami apa saja yang boleh dibebankan atau dila­
kukan oleh negara terhadap warganya. Jadi, ada tolok ukur atau
tatanan yang pasti, sehingga dapat dipergunakan sebagai pe­
doman kelakuan yang menunjang suatu pranata yang dinilai wa­
jar atau adil. Apabila suatu ketentuan undang­undang bersifat
adil dan dilaksanakan dengan pasti, maka kepastian hukum yang
adil dapat menjalankan fungsinya.

Selanjutnya, dalam perkara No. 30/PUU­XIX/2021 selaku Pemo­

BAB 3 PERUBAHAN KARAKTER FIKTIF POSITIF DALAM UU CIPTAKER • 113