Page 110 - ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL BAB 5 • PRANATA PERADILAN
BELIKAN
sional Pranata Peradilan. Instansi pembina dari jabatan fungsional pra-
nata peradilan adalah Mahkamah Agung RI. Tugas utama dari pranata
peradilan adalah melaksanakan dukungan teknis administrasi perkara di
Mahkamah Agung RI. Proses penanganan perkara di Mahkamah Agung
terdapat di bagian Kepaniteraan yang terbagi dalam beberapa panitera
muda yaitu: (1) panitera muda pidana umum; (2) panitera muda pidana
khusus; (3) panitera muda perdata; (4) panitera muda perdata khusus;
(5) panitera muda agama; (6) panitera muda tata usaha negara; dan
(7) panitera muda militer. Pada Kepaniteraan inilah kedudukan pranata
peradilan berada yang tersebar dalam kamar kepaniteraan muda perka-
ra dan kamar perkara para hakim agung.
Sebelum menjadi jabatan fungsional, pranata peradilan merupakan
salah satu nomenklatur jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai
Negeri Sipil di Instansi Pemerintah. Pranata peradilan sebagai jabatan
pelaksana di Mahkamah Agung lebih dikenal dengan sebutan “opera-
tor”. Operator yang dimaksud adalah orang yang bertugas menjalankan
dukungan teknis administrasi penanganan perkara di Mahkamah Agung.
Dukungan teknis tersebut mulai dari register, proses sidang, minutasi
hingga dipublikasikannya putusan. Tugas operator dalam proses pena-
nganan perkara sangatlah penting dan memiliki risiko terkait terjamin-
nya kerahasiaan perkara hingga diperoleh putusan yang berkekuatan
hukum.
Tugas operator dalam menjalankan teknis administrasi perkara me-
miliki peran yang penting untuk mendukung percepatan penyelesaian
perkara di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan ku-
alitas SDM para operator di Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk me-
ngurangi penumpukan jumlah perkara. Jumlah perkara di Mahkamah
Agung dapat dikurangi dengan meningkatkan percepatan penyelesaian
perkara melalui sistem kamar yang telah berjalan dengan dukungan pe-
nerapan teknologi dan SDM operator perkara yang berkualitas.
Upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkat-
kan kualitas SDM para operator perkara adalah dengan menjadikan-
nya jabatan fungsional. Jabatan fungsional dapat menjadi sarana untuk
peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai karena dalam jabatan
tersebut menuntut profesionalitas dan kemandirian individu dalam me-
laksanakan tugas jabatannya. Pola karier pada jabatan fungsional mem-
berikan kesempatan pendidikan dan pelatihan yang lebih besar untuk
dapat meningkatkan kompetensi masing-masing individu. Selain itu,

93