Page 54 - KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL
BELIKAN

mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung
berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik
terhadap tindakan pemerintah yang membantu
anggota mentolerir pemerintahan disonansi.
Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-
simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang
belajar untuk mendukung pemerintah.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan
Secara umum evaluasi kebijakan dapat
dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi
atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi
dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya,
evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses
kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa
meliputi tahap perumusan masalah-masalah
kebijakan, program-program yang diusulkan untuk
menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi,
maupun tahap dampak kebijakan.

c. Pengertian Pejabat Publik
Dari segi etimologis istilah “pejabat publik” terdiri
dari kata “pejabat” dan “publik”. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pejabat” berarti pegawai
pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur) pimpinan
dan “publik” berarti orang banyak atau umum. Apabila
dipakai kata “jabatan”, istilah “jabatan” sendiri mempunyai
pengertian pekerjaan atau tegas di pemerintahan atau
38
organisasi.

38 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa
Indonesia”. Jakarta. Balai Pustaka. Cetakan ke 2. Hal.198
41