Page 33 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

records), berupa bahan­bahan hukum yang dapat memberikan
kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur, ha­
sil­hasil penelitian, putusan pengadilan, makalah­makalah da­
lam seminar, artikel­artikel berkaitan dengan pengaturan dan
implementasi terhadap perubahan kewenangan Peradilan TUN
sebagai dampak kehadiran UU Ciptaker; dan
c. Bahan hukum tersier (tertiary resource), berupa bahan­bahan
hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti
berasal dari kamus/leksikon, ensiklopedia dan sebagainya yang
terutama berkaitan dengan perubahan kewenangan Peradilan
TUN sebagai dampak kehadiran UU Ciptaker.

Selain itu untuk menunjang eksistensi data sekunder sebagai­
mana disebutkan konteks di atas maka penelitian ini juga didukung
oleh data primer berupa data lapangan (field research) yang dipero­
leh dari serangkaian teknik wawancara terstruktur dengan beberapa
responden. PUSLITBANG

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan
Data kepustakaan yang merupakan data utama penelitian dikum­
pulkan melalui metode sistematis dengan dicatat melalui sistem kartu
(card system) guna untuk lebih memudahkan analisis permasalahan.
Adapun bahan­bahan tersebut yang dicatat dalam kartu antara
lain permasalahannya, asas­asas, argumentasi, implementasi yang
ditempuh, alternatif pemecahannya, dan lain sebagainya. Kemu dian
mengenai kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepu­
stakaan dalam bidang hukum administrasi khususnya yang men­
jelaskan perubahan kewenangan Peradilan TUN sebagai dampak
kehadiran UU Ciptaker.
Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Balitbangdik­
lat Kumdil Mahkamah Agung RI, Perpustakaan Mahkamah Agung RI,
Perpustakan Nasional Republik Indonesia, perpustakaan Universitas
Indonesia, perpustakaan Universitas Padjadjaran, khususnya koleksi

14 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...