Page 22 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

lebih lanjut dari berbagai permasalahan mendasar dalam kajian yang
mendalam. Setidaknya terdapat satu prioritas pengkajian atas dam­
pak pemberlakuan UU Ciptaker bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
Peradilan TUN dalam mengawal tegaknya keadilan administrasi yak­
ni dalam klaster administrasi pemerintahan. 5
Pada cluster administrasi pemerintahan, UU Ciptaker memba­
wa perubahan penting (yakni dengan mengubah, menambah dan
meng hapus) beberapa ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Ad­
minis trasi Pemerintahan (UUAP). Satu di antara perubahan terse but
menyangkut norma fiktif positif yakni sebagai berikut:

Bagian Kedua
Administrasi Pemerintahan
Pasal 175
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten-
tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-
sia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:
1. … PUSLITBANG
2. …
3. …
4. …
5. …
6. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan
batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau mela-
kukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5
(lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan se-

5 Lihat juga Enrico Simanjuntak, Rekonseptualisasi Kewenangan Pengadilan TUN Dalam
Mengadili Perkara Fiktif Positif, Analisis dan Refleksi atas Putusan PTUN Dalam Mengadili
Perkara Fiktif Positif Selama Kurun Waktu 2014-2019, (Jakarta: Rajawali Press, 2020).

BAB 1 PENDAHULUAN • 3