Page 42 - ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL BAB 2 • ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT HAKIM TINGGI DAN HAKIM
BELIKAN
m. Pedoman teknis pengawasan regular/internal.
n. Penanganan perkara tata usaha militer.
o. Perkara tipikor.
p. Materi pemahaman psikologi anak.
q. Materi keterbukaan informasi publik.
r. Materi pemeriksaan tingkat banding.
s. Tata cara pemeriksaan keuangan perkara dan DIPA.

Sembilan belas materi tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi
Pusdiklat Teknis Peradilan dalam menyusun materi-materi baru dan re-
levan dalam penyelengggaraan diklat.

10. Saran perbaikan pelaksanaan diklat
Saran perbaikan untuk pelaksanaan diklat yang disampaikan oleh
responden di antaranya sebagai berikut:
a. Perlunya narasumber dari luar lingkungan Mahkamah Agung yang
kompeten.
b. Penyelenggaraan diklat dapat merata bagi seluruh hakim.
c. Perlu porsi praktik lebih banyak daripada teori.
d. Perlunya diklat tentang akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan
zona integritas.
e. Perlu ada diskusi dan bedah kasus.
f. Materi yang tidak monoton dan substansi jelas.
g. Perlu adanya diklat fungsional panitera pengganti dan juru sita.
h. Perlu porsi diskusi lebih banyak untuk perkara sistem peradilan pi-
dana anak.
i. Perlu ada kegiatan praktik lapangan.
j. Waktu penyelenggaraan diklat harus disesuaikan dengan jumlah
materi untuk menghindari beban materi yang banyak dalam waktu
diklat yang singkat.
k. Selang waktu yang cukup antara saat pemanggilan peserta dengan
pelaksanaan diklat.
l. Perlu ada diklat terpadu untuk jaksa, hakim, dan polisi.

Dari saran-saran perbaikan di atas dapat ditampung oleh Pusdiklat
Teknis Peradilan untuk dievaluasi mana saja yang dapat dilakukan per-
baikannya oleh Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI. Serta ada kemung-
kinan pula dari saran-saran tersebut ada hal baru yang dapat menjadi
program inovasi bagi Pusdiklat Teknis Peradilan MA-RI.

25