Page 80 - KRIMINALISASI KEBIJAKAN PEJABAT PUBLIK
P. 80
TIDAK UNTUK
DI PERJUAL
BELIKAN
Rumah Tangga (BURT) DPRD Kabupaten Banggai, hadir dalam
pembahasan tersebut antara lain Terdakwa IV. JUSUF DJALIL selaku
Anggota. Dalam pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja
(RASK) tersebut telah disepakati tunjangan kesejahteraan Anggota
DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 sebesar Rp.3.968.600 .000 , -
(tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu
rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
− Biaya asuransi Rp. 603.600.000 , -
− Biaya genera l cek up Rp. 320.000.000 , -
− Tunjangan kesejahteraan Rp. 3.045.000 .000 , -
Selanjutnya setelah disepakati besarnya tunjangan kesejahteraan
Anggota DPRD Kabupaten Banggai Tahun 2004 tersebut sebesar Rp.
3.968.600.000 , - ( tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta
enam ratus ribu rupiah ) dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten
Banggai (Drs. H. DJAR'UN SIBAY) dan dituangkan didalam
Keputusan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banggai Nomor :
1/KPTS/PAN/DPRD/2003 tanggal 4 Desember 2003. Kemudian
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Kabupaten Banggai tersebut
disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepada Bupati
Banggai sesuai dengan surat Nomor : 173.1 /1000 /DPRD tangga l 4
Desember 2003 dan selanjutnya dibahas didalam Panitia Anggaran
Eksekutif. Setelah pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja
(RASK) Kabupaten Banggai dilakukan secara menyeluruh oleh
Panitia Anggaran Eksekutif, selanjutnya dibawa dalam rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Banggai yang dipimpin oleh Ketua DPRD (Drs
.DJAR'UN SIBAY) yang dihadiri Panitia Anggaran Eksekutif dan
Panitia Anggaran Legislatif antara lain Terdakwa II. YORRIS
MARTHIANUS, Terdakwa III. MUSADDAD MILE, Terdakwa IV.
JUSUF DJALIL. Selanjutnya pembahasan Rencana Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai disepakati, maka pada
tanggal 12 Januari 2004 sampai dengan tanggal 29 Januari 2004
diadakan pembahasan RAPBD Kabupaten Banggai Tahun 2004 yaitu
Penggabungan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD
Kabupaten Banggai dengan anggaran eksekutif menjadi RAPBD.
67
