Page 54 - ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN

TIDAK UNTUK
DI PERJUAL BAB 2 • ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT HAKIM TINGGI DAN HAKIM
BELIKAN
Hakim
No. Asal Provinsi
Umum Agama Militer TUN Kepaniteraan
14 Diklat Teknis Fungsional Sengketa 0 0 0 1 0
Khusus Administrasi Pemerintahan
15 Diklat Teknis Perbuatan Melanggar
Hukum (PMH-OOD) 0 0 0 13 1
16 Diklat Teknis Fungsional 2 1 4 0 0
Penanganan Bukti Elekteronik
17 Diklat Teknis Fungsional Sengketa 0 0 0 2 0
Administrasi Fiktif Positif
18 Diklat Teknis Fungsional Akses 1 0 2 0 0
Perempuan Terhadap Keadilan
19 Diklat Teknis Fungsional Hak 10 0 0 0 0
Kekayaan Intelektual
20 Diklat Teknis Fungsional
Keterbukaan Informasi Publik 0 2 0 0 0
(KIP)
21 Diklat Teknis Fungsional Akad
Syariah 0 4 0 0 0
22 Diklat Teknis Fungsional Pilkada 0 0 0 0 0
23 Diklat Teknis Fungsional komputer
Forensik 1 0 0 0 0
24 Diklat Teknis Fungsional Perkara 0 0 1 0 0
Terorisme
25 Diklat Teknis Fungsional Narkotika 2 0 5 0 0
26 Diklat Teknis Fungsional
Pemberantasan Perusakan Hutan 1 0 0 0 0
Menurut UU P3H
27 Diklat Teknis Fungsional Sengketa 0 0 0 1 0
Kepegawaian
28 Diklat Teknis Fungsional Hakim
dalam Perkara Sengketa 0 0 0 3 0
Administrasi Pemerintah
29 Diklat Teknis Fungsional Hakim 5 7 2 0 0
Juru Bicara
30 Diklat Teknis Fungsional Hakim 0 2 0 0 0
Pengawasan
31 Diklat Teknis Fungsional Hakim 3 0 0 0 0
Perkara HAM
32 Diklat Training of Mentor (TOM) I
PPC Terpadu 3 13 0 0 0
33 Diklat Training of Mentor (TOM) II 1 1 0 0 0
PPC Terpadu
34 Diklat Training of Mentor (TOM) III
PPC Terpadu 5 4 1 0 0
35 Diklat Training of Tutor PPC 3 0 0 0 0
Terpadu
36 Diklat Training of Trainers (TOT) 2 1 0 0 0
Diklat I PPC Terpadu
37 Diklat I Calon Hakim Terpadu 0 1 0 0 0
38 Diklat II Calon Hakim Terpadu 0 0 1 0 0

37