Page 155 - ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN

TIDAK UNTUK
ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT PADA PUSDIKLAT TEKNIS PERADILAN
DI PERJUAL
BELIKAN
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biro-
krasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana
bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata
Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisa-
si dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2017 tentang Format (Tem-
plate) dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Mahkamah Agung
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/SK/X/1996
tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Juru Sita pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

138