Page 199 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Kreasi dan PT. Putri Mahakam Lestari melawan (1) Kelompok
Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan
Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Pada Biro Layanan
Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat
Jenderal Kementerian Perhubungan (“Pokja Pemilihan”); (2) Kepala
Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara
(“LPPBMN”); (3) Direktur Prasarana Transportasi Jalan; (4) Direktur
Jenderal Perhubungan Darat.
Putusan PTUN Jakarta No. 213/G/TF/2020/PTUN.JKT antara PT. Putri
Mahakam Lestari melawan Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN).
PUSLITBANG
Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang­Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia,
UU No. 37 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 139, TLNRI No. 4899.
________. Undang­Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No.
30 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 292, TLNRI No. 5601).
________. Undang­Undang tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 No.
245 TLNRI No. 6573).
________. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Penataaan Ru­
ang, PP No. 21 Tahun 2021 (LNRI Tahun 2021 No. 31, TLNRI No. 6633).
________. Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018 (LNRI Tahun
2018 No. 90, TLNRI No. 6215).
________, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaran Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 5 Tahun 2021 (LNRI Tahun 2021
No. 15, TLNRI No. 6617).
________. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BPKM No. 4 Tahun
2021 (Berita Negara Tahun 2021 No. 272).
________. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara
untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna
Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat
Pemerintahan, Perma No. 8 Tahun 2017, (Berita Negara RI Tahun
2017 No. 1751).

180 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...