Page 196 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM
P. 196

TIDAK UNTUK
                                                                          DIPERJUALBELIKAN

                   Negara. Himpunan Putusan­Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
                   dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (Jakarta: Departemen
                   Kehakiman RI, 1998).
                 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
                   Negara, Mahkamah Agung RI. Himpunan Putusan Pengadilan Tata
                   Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
                   (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan
                   Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI, 2005).
                 Fahmi, Khairul. “Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Kompetensi PTUN
                   Terkait Permohonan Putusan Penerimaan Keputusan/Tindakan (Fik­
                   tif­Positif)”, “Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum
                   Atas Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kompetensi Absolut Peradil­
                            PUSLITBANG
                   an Tata Usaha Negara Khususnya di dalam Isu Hukum Fiktif Positif”,
                   yang diselenggarakan Puslitbang Kumdil MA RI, 7 Mei 2021.
                 Narang, Agustin Teras (Tim Kerja RUU Cipta Kerja DPD RI/Komite I
                   DPD RI), Omnibus Law Sisi Administrasi Pemerintahan Dalam RUU
                   Cipta Kerja, Seri Diskusi Omnibus Law Vol. 7: Problem Birokrasi dan
                   Administrasi Pemerintahan Dalam RUU Cipta Kerja, Pusat Studi
                   Hukum dan Kebijakan Indonesia, 22 Agustus 2020.
                 Notulensi Rapat Pengadilan TUN Jayapura tentang Fiktif Positif Di
                   Pengadilan TUN Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja, Senin, 12 Okto­
                   ber 2020.
                 Nursadi, Harsanto. Kewenangan dan Tanggung jawab Daerah Otonom
                   Dalam Perlindungan Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Bahan
                   Berbahaya Beracun  dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun di
                   Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur),
                   Di sertasi. (Depok: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indo­
                   nesia, 2009).
                 Nugraha, Safri. Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Peme­
                   rintahan Yang Baik. (Jakarta: BPHN Puslitbang, 2007).
                 Parikesit, Satya Bhakti. Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat
                   Ka binet,  Penjelasan RUU Cipta Lapangan Kerja, dalam Seminar
                   Menyikapi Omnibus Law, Pro dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja,
                   Kamis 6 Februari 2020, Balai Sidang Universitas Indonesia.
                 Pelatihan Hukum Acara dan Teknis Pemeriksaan Permohonan Kepu­
                   tusan Fiktif Positif Pelatihan Fiktif Positif, 2 November 2020, Kegi­


                                                                DAFTAR PUSTAKA  •  177
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201