Page 197 - ANALISIS DAN INVENTARARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

atan Pelatihan Teknis Fungsional Penilaian Unsur Penya lah gunaan
Wewenang dan Permohonan Fiktif Positif bagi Hakim Per adilan
Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Gelombang 3 pada tanggal
19 Oktober s.d. 5 November 2020 dengan Sistem Online Class.
Pelatihan Singkat Tingkat Lanjut Hakim Lingkungan secara online
terkait Kapita Selekta Permasalahan Perkara Lingkungan Hidup
Tata Usaha Negara Tahun 2021, kerja sama Badan Litbang Diklat
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan Indonesian
Center for Environmental Law (ICEL), tanggal 17 s.d. 26 Maret 2021.
Pers Release Sikap Akademik Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) Terhadap Pe­
ngesahan Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
PUSLITBANG
Kerja (Omnibus Law), Yogyakarta, 3 November 2020;
Presentasi Prof. Paulus Effendi Lotulung, pada seminar Revitalisasi
Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks Rancangan UU
Administrasi Pemerintahan di Yogjakarta, 12 Februari 2010;
Ridwan. “Ius Contituendum: Kewenangan PTUN Mengadili Perkara
Fik tif­Positif”, hlm. 12, makalah disampaikan pada Focus Group
Discussion (FGD) “Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis
Hukum Atas Pengaruh UU Cipta Kerja Terhadap Kompetensi Absolut
Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya di dalam Isu Hukum Fiktif
Positif”, yang diselenggarakan Puslitbang Kumdil MA RI, 7 Mei 2021.
Riyanto, Sigit dkk., Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU
Cipta Kerja (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
2020).
Risalah Rapat Rapat Timus/Timsin RUUAP, Senin, 8 September 2014,
Pukul 09.00 WIB.
Rumusan Hasil Diskusi Reboan Pengadilan TUN Bandung. Implikasi
Undang­Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap
Sengketa Tata Usaha Negara, 25 November 2020.
Rumusan Hasil Diklat Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Apa­
ratur Sipil Negara Pasca Berlakunya Perma Nomor 6 Tahun 2018,
Kuta, 8­12 Juli 2019.
Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI Dalam Acara Pembinaan Tek­
nis dan Administrasi Peradilan bagi impinan, Hakim dan Aparatur
Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat)

178 • ANALISIS DAN INVENTARISASI PERMASALAHAN TEKNIS HUKUM ...