Jakarta, ebook.bldk.mahkamahagung.go.id. Pusat Penelitian dan pengembangan Hukum dan peradilan kembali menggadakan kegiatan diklat di tempat kerja tentang pengisian Aplikasi Puslitbang yang diadakan pada hari Selasa, 8 Februari 2022 di ruang rapat Puslitbang Lantai 10 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Dalam Kata sambutannya Kepala Bidang Program dan Evaluasi, R. Wijaya Brata, S.Kom menyampaikan rasa syukurnya bahwa warga […]
Jakarta – ebook.bldk.mahkamahagung.go.id – Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik dengan topik “Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan Sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peratun”,di Hotel DoubleTree Jakarta (Rabu/23/02/2022). Kegiatan FGD ini di hadiri oleh peserta melalui luring ataupun daring diantaranya Ketua […]
Magelang, bldk.mahkamahagung.go.id – Tim Peneliti Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung melakukan audiensi dengan Gubernur Akmil Mayjen TNI Candra Wijaya dalam rangka penelitian dengan judul “Urgensi Penerapan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Prajurit TNI Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan di Lingkungan Keluarga Besar TNI” pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertempat di Akademi Militer di Magelang. Kegiatan penelitian di […]
Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Keberatan Atas Putusan KPPU” yang ditandai dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion (FGD) penelitian tersebut pada tanggal 21 September 2021 bertempat di Hotel Four Point Bandung, Jawa Barat. Acara tersebut dibuka oleh Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.H. selaku Kepala Badan […]
Palembang-Bldk.mahkamahagung.go.id. “Pembentukan kebijakan Mahkamah Agung telah diatur dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat keputusan tersebut adalah perubahan dari surat keputusan ketua mahkamah agung sebelumnya yakni Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun pada surat keputusan […]
