Deskripsi
Latar Belakang
Dengan kehadiran lembaga peradilan khusus Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), diharapkan akan memenuhi harapan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pekerja atau para buruh dan majikan dalam menghadapi persoalan hubungan industrial. Harapan akan terpenuhinya keseimbangan antara para pihak ini dalam fakta dan kenyataan ternyata masih jauh dari harapan, sebab produk dari putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam aspek pelaksanaannya terkesan tidak berjalan, khususnya yang menyangkut aspek kepatuhan dari pihak Pengusaha untuk memberikan/ memenuhi hak-hak pekerja, semisal ada gugatan yang ingin pengadilan memberi putusan sela, tentang upah sebagai hak pekerja, hampir tidak ada/ belum ada yang dapat memenuhi putusan sela, melainkan ditunggu/ digabung bersama putusan pokok perkara, yang pada gilirannya manakala pokok perkara diputus, menyangkut pemenuhan hak-hak buruh/pekerja atau amar yang menyangkut kewajiban bagi perusahaan untuk membayar upah (terlebih dulu) maka pelaksanaannya akan sulit dengan berbagai alasan, sehingga persoalan eksekutabilitas menjadi sorotan dan penting dalam tulisan ini. Kalangan buruh menilai sanksi pidana hanya dikenakan kepada buruh, sementara pengusaha kerap lolos dari jeratan sanksi pidana ketenagakerjaan akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan penegak hukum menerapkan pidana ketenagakerjaan .
