Page 86 - EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPBULIK INDONESIA NO 13 TAHUN 2016

TIDAK UNTUK
BAB 3
DI PERJUAL EKSISTENSI PERMA NO. 13 TAHUN 2016 DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ...
BELIKAN
Dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pemberantasan TPPU)
mengandung unsur kesalahan yang disyaratkan dalam undang-
undang dengan frasa “diketahuinya atau patut diduganya”. Dalam
penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pemberantasan TPPU:
“Yang dimaksud dengan ‘patut diduganya’ adalah suatu kondisi yang me-
menuhi setidak-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat
terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pe-
langgaran hukum.”

Untuk dapat membuktikan kesalahan pada korporasi yang me-
menuhi unsur “diketahuinya dan patut diduganya” butuh pengatur-
an lain sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016
sebagai instrumen hakim dalam menilai kesalahan korporasi untuk
kemudian dibebani pertanggungjawaban pidana.
Dalam mempertanggungjawabkan korporasi terhadap tindak
pidana pencucian uang, hakim dapat menelusuri kesalahan korpo-
rasi sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016,
yakni korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat, atau di-
lakukan untuk kepentingan korporasi. Jadi, meskipun perbuatan
orang tersebut berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, te-
tapi tidak berdampak keuntungan atau manfaat kepada korporasi,
bahkan bukan untuk kepentingan korporasi berdasarkan anggaran
dasar dan wewenang kerja yang telah ditentukan, maka menurut
hemat penulis, dalam keadaan tersebut suatu korporasi tidak dapat
dipersalahkan.
UU TPPU tidak menjelaskan kapan korporasi melakukan tindak
pidana pencucian uang. Sehingga, Pasal 3 PERMA No 13 tahun 2016
menjadi salah satu manfaat dalam mendorong optimalisasi pena-
nganan tindak pidana pencucian uang, yang mengatur bahwa kor-
porasi dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai-
mana dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPPU, jika tindak pidana
tersebut memenuhi unsur-unsur berupa:
(a) Dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hu-

69