PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PERBEDAAN ANTARA PERKARA WANPRESTASI DENGAN PENIPUAN

Tahun penelitian : 2012

Baca buku selengkapnya

Deskripsi

Latar Belakang Permasalahan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) : Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat (2) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Informasi Tambahan

book-author

Dr. Abdullah, SH. MS.

format

E-book Digital